Kemenhub Usul Bentuk Lembaga Terpadu untuk Operasikan Pelabuhan

0
464
Nelayan melintasi pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau New Priok di Jakarta Utara, Selasa (2/9). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Nelayan melintasi pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau New Priok di Jakarta Utara, Selasa (2/9). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta – (suaracargo.com)

Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengusulkan untuk membentuk satu lembaga terpadu yang mengoperasikan seluruh kegiatan pelabuhan. Sugihardjo mengatakan hal itu usai konferensi pers pameran logistik Indonesia Transport, Supply Chain and Logistics” (ITSCL) di Jakarta, Selasa (21/10).

Permasalahan di pelabuhan banyak terjadi karena masing-masing lembaga hanya bertanggung jawab kepada lembaganya, tidak dilakukan pengoperasian secara terpadu oleh satu lembaga. “Kami usulkan ada restrukturisasi kelembagaan di pelabuhan. Sekarang ini masing-masing bertanggung jawab kepada instansi vertikalnya, seharusnya semuanya harus melekat pada satu koordinator,” kata Sugihardjo, sebagaimana dilansir antara.com.

Dia juga mengatakan lembaga tersebut bisa ditunjuk yang memiliki jabatan eselon paling tinggi, baik dari Otoritas Pelabuhan (OP) maupun kelembagaan yang terkait.

Saat ini ada 12 instansi yang beroperasi di pelabuhan, di antaranya Polair, TNI AL, Bea Cukai, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta lainnya. “Sistemnya seperti di-bko-kan (di bawah kendali operasi), contohnya seperti anggota TNI di-bko-kan ke Polri, jadi dia tidak bertanggung jawab lagi ke Panglima TNI, tapi ke Kapolri,” katanya.

Sugihardjo mengatakan resktukturisasi kelembagaan itu bertujuan agar tidak terjadi tarik-menarik kepentingan instansi, tapi mengedepankan kebutuhan nasional.

Selain kelembagaan, dia juga menyebutkan salah satu solusi untuk persoalan di pelabuhan, yakni terkait prosedur. Dia mengatakan efisiensi di pelabuhan selain terbentur banyaknya aturan yang tumpang tindih karena berbagai instansi terlibat juga persoalan “dwelling time” (waktu tunggu barang masuk sampai keluar pelabuhan) serta “waiting time” (kapal masuk pelabuhan dari masuk hingga jangkar lepas) yang alot.

Imbas dari ketidakefisienan itu, lanjut dia, Indonesia menurut Indeks Performa Logistik (ILP) Bank Dunia menempati urutan 59 dengan nilai 2,94 dari sekitar 160 negara.

Sugihardjo menargetkan pada 2015 nilai peringkat Indonesia meningkat dari 2,94 menjadi 3,1. “Yang penting kita sudah tahu untuk meningkatkan skor mengenai performa logistik,” katanya. Dia juga mengimbau agar masing-masing lembaga menghapus ego sektoral dan melaksanakan sistem logistik nasional (Sislognas) dengan maksimal. “Yang penting pemimpinnya harus berani mengeksekusi,” katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY