Tekan Dwelling Time, Pemerintah Bertekad Bentuk Otoritas Pelabuhan

0
524
Ilustrasi kegiatan pengangkutan peti kemas di pelabuhan (foto ilustrasi: Istimewa / koran-sindo.com)
Ilustrasi kegiatan pengangkutan peti kemas di pelabuhan (foto ilustrasi: Istimewa / koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah memperteguh tekad untuk memangkas waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan atau dwelling time yang saat ini rata-rata 20 harian menjadi 4,5 -4,7 hari saja. Salah satu upaya yang dilakukan usulan pembentukan Otoritas Pelabuhan yang merupakan pemegang kendali kegiatan di pelabuhan.

“Otoritas Pelabuhan (OP) atau bahasa inggrisnya Port Authority itu bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, sehingga Menteri Perhubungan (diharapkan) segera menetapkan Otoritas Pelabuhan mulai dengan yang di Tanjung Priok,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada wartawan seusai sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3) siang.

Menko Kemaritiman menambahkan, Otoritas Pelabuhan itu harus disetarakan eselon-nya agar tidak lebih rendah daripada kementerian/lembaga yang lain. Ia menyebutkan, rencananya Otoritas Pelabuhan di Tanjung Priok diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar menjadi pejabat setara dengan eselon II A, atau sama dengan Syahbandar atau Bea Cukai.

Selain mengusulkan adanya Otoritas Pelabuhan, menurut Indroyono, Menteri Perhubungan mendapat tugas untuk membentuk damage control center atau crisis center atau call center di pelabuhan. “Di situ nanti akan ada perwakilan dari 16 kementerian/lembaga dan sistem online yang ada untuk melihat apa saja permasalahan yang menghambat percepatan dwelling time di pelabuhan,” jelas Indroyono, sebagaimana dilansir gatra.com.

Adapun Menteri Keuangan, lanjut Menko Kemaritiman, akan segera membuat lembaga permanen dari Indonesian National Single Window (INSW) yang selama ini berada bawah Dirjen Bea Cukai, nantinya akan menjadi (Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang permanen di bawah Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dokumentasi manifes bisa dikirim segera sebelum barangnya datang. “Assessment-nya lebih awal supaya cepat segala macam, maka kementerian/lembaga agar menyelesaikan pembuatan sistem perizinan online dan portal digital yang nantinya diintegrasikan kepada Indonesian National Single Window,” terang Indroyono.

Menko Kemaritiman mengaku, sangat senang sekali bahwasanya kementerian/lembaga sangat positif, responsif khususnya perdagangan yang hampir selesai untuk kegiatan perizinan online dengan portal digital. Ia menyebutkan, nantinya semuanya diharapkan bergerak ke sana sehingga semuanya online dan tanpa dengan manusia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tim pembenahan pelabuhan yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengusulkan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan pembenahan arus barang ekspor dan impor nasional, yang diharapkan bisa segera ditetapkan oleh Presiden. “Garis besarnya sudah siap, nanti beliau (Presiden, red) yang memutuskan,” ujar Indroyono Soesilo.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here