3 Faktor Penentu Lamanya Dwell Time di Pelabuhan

0
223
ilustrasi penumpukan peti kemas

Jakarta – (suaracargo.com)

Dwell time atau waktu bongkar barang hingga keluar pelabuhan ternyata belum sepenuhnya bisa dipangkas menjadi di bawah 3 hari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi dwell time, yaitu sistem izin yang terintegrasi, manajemen risiko, dan infrastruktur pelabuhan.

Pertama, penerapan sistem satu pintu untuk proses perizinan yang masih manual, melalui sistem online dengan single submission system.

“Memang benar di Tanjung Perak yang pre custom clearance tadi relatif lebih lama, sehingga memang itu sebetulnya yang sedang terus dibenahi. Tapi kalau nanti sudah menerapkan single submission itu di seluruh pelabuhan utama di Indonesia, saya kira ini bisa memotong,” katanya usai rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/06/16).

Kedua, penerapan sistem single risk management. Dengan single risk management, pihak yang berwenang dalam penerbitan ijin dapat melakukan identifikasi profil dari perusahaan-perusahaan yang selama ini kepatuhannya tinggi. Sehingga, pengawasan secara fisik di pelabuhan nantinya tidak akan diperlukan lagi.

“Antara lain Badan POM lagi mengidentifikasi profile dari perusahaan-perusahaan yang selama ini kepatuhannya tinggi. Kalau di custom itu adalah jalur prioritas dan jalur hijau. Itu kita intersepsi dan akhirnya ketemu perusahaan yang tidak memerlukan lagi pengawasan fisik di pelabuhan. Itu single risk management. Sehingga itu yang nanti juga mengurangi pre custom clearance. Jadi ini sedang proses dan terus menerus kita perbaiki,” ujarnya, seperti dilansir detik.com.

Ketiga, infrastruktur pelabuhan. Infrastruktur ini nantinya berguna untuk mengurangi durasi penarikan kontainer ke tempat pemeriksaan karantina, sehingga lebih efisien dalam waktu dan biaya.

“Penarikan kontainernya dari mana, dari kontainer turun dari kapal terus ke tempat pemeriksaan karantina, itu kan semua memerlukan infrastruktur. Itu yang pelabuhan-pelabuhan di Indonesia harus dimanage dan diatur sedemikian rupa agar flow dari barang dengan flow dari dokumen yang sudah di sistem nya dibangun itu nyambung. Selama ini belum, sampai sekarang kami masih terus berjuang,” terangnya.

Promo CSMCARGO Ramadhan

Penyatuan Perizinan

Banun menambahkan, proses penyatuan perizinan dalam satu sistem sedang berlangsung. Namun, pembenahan itu kini masih dalam proses sehingga masih ada perizinan yang sifatnya manual.

“Sekarang seluruh kementerian/lembaga penerbit izin yang semuanya ada produk yang dilarang atau dibatasi, itu sekarang sedang disinergikan dalam single submission dalam sistem. Tapi itu masih berproses, sehingga dalam proses transformasi ini memang masih ada beberapa yang manual,” katanya.

“Kalau by system, rumahnya untuk single submission sudah ada di NSW. Tetapi kan itu persiapan yang 18 K/L yang punya kewenangan menerbitkan rekomendasi atau izin belum semuanya terkoneksi dalam single submission itu sehingga baru yang uji coba di Tanjung Priok,” tambahnya.

Ia mengatakan, Badan Karantina yang bertugas sebagai inspeksi dalam proses clearance,sudah ada percepatan dalam proses pemeriksaan yang badan itu lakukan. Adanya sistem single risk management menjadi upaya mempercepat proses pemeriksaan fisik di pelabuhan.

“Itu kita intersepsi dan akhirnya ketemu perusahaan yang tidak memerlukan lagi pengawasan fisik di pelabuhan. Itu single risk management. Itu sedang dilakukan. Sebentar lagi Menko meluncurkan. Karena kami sudah terlibat jauh. Sehingga itu yang nanti juga mengurangi pre custom clearance. Jadi ini sedang proses dan terus menerus kita perbaiki,” pungkas Banun.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY