3 Menteri Rapat Terkait Lamanya Dwelling Time di han

0
443
Sebuah truk tanpa muatan melintas di Terminal Kontainer Internasional (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/5).
Sebuah truk tanpa muatan melintas di Terminal Kontainer Internasional (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/5).

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo melakukan koordinasi untuk memperbaiki waktu bongkar muat kapal (dwelling time) yang masih memakan waktu sekitar 5,5 hari.

Catatan waktu tersebut masih jauh dari target pemerintah, yakni 4,7 hari. “Sebagai tindak lanjut kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo kemarin, kami sudah siapkan dua langkah, termasuk juga meninjau Ditjen Bea Cukai dan Pelindo pagi tadi,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Indroyono mengatakan dua langkah itu. Kedua langkah tersebut adalah memperkuat sistem layanan online serta memperbaiki sistem perizinan di sektor perdagangan dan perhubungan.

Indroyono juga mengatakan, pihaknya akan memperkuat sistem online untuk memonitor waktu bongkar muat kapal melalui situs www.dwelling.indonesiaport.co.id yang bisa diakses masyarakat. Melalui situs itu pula, masyarakat bisa memonitor langsung waktu bongkar muat kapal dalam hitungan jam, hari, bulan hingga tahunan. “Gunanya supaya pelayanan bisa lebih cepat,” katanya.

Terkait masalah di sektor perdagangan dan perhubungan, pemerintah mengimbau pelaku usaha impor untuk melengkapi izin sebelum barang diberangkatkan ke Indonesia.

Sementara, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan aturan tersebut hingga ke media cetak. “Sebetulnya tidak sedikit importir yang saat masuk pelabuhan baru mengurus izinnya, itu yang jadi memperpanjang dwelling time,” kata Rachmat.

Adapun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan meminta agar operator pelabuhan bisa mengusahakan tempat penimbunan peti kemas hanya untuk transit, bukan menginap. “Soal tarif, penimbunan peti kemas itu harus dibuat agar orang tidak mau nimbun lama-lama, karena kan itu mengganggu waktu bongkar muat kapal dan terjadi penumpukan,” katanya.

Namun, Jonan menambahkan, penetapan tarif tersebut nantinya menjadi keputusan operator pelabuhan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here