Ketidakdisiplinan dan Kurangnya Kepastian Hukum Hambat Perkembangan Infrastruktur di Indonesia

0
465
Ilustrasi pelabuhan di Indonesia. (sumber: Suara Pembaruan)
Ilustrasi pelabuhan di Indonesia. (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, masalah yang menyebabkan sulit berkembangnya proyek-proyek infrastruktur di Indonesia cukup kompleks. Penyebab mendasar dari masalah -masalah itu antara lain, kurang disiplinnya kementerian dalam menjalankan program dan tidak adanya jaminan bagi pihak swasta dalam kepastian hukum. Oleh karena itu, jika semua masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, proyek-proyek infrastruktur akan bisa berjalan dengan maksimal.

Bambang menjelaskan, selama ini kementerian dan lembaga tidak disiplin dalam menjalankan target-target pembangunan. Hal itu terlihat dari penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga yang tidak pernah sesuai target. Ketidakdisiplinan itu membuat proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan dengan baik.

“Kadang-kadang kementerian ingin proyek infrastruktur besar yang sebenarnya bisa dikerjasamakan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun proyek itu justru dikerjakan oleh kementerian sendiri. Karena kalau sudah jadi pemilik proyek bisa jadi tuan proyek,” kata dia, di Jakarta, Senin (30/3/2015), sebagaimana dilansir liputan6.com.

Bambang melanjutkan, program infrastruktur yang murni komersial seharusnya dikerjakan swasta. Sayangnya, masuknya swasta ke proyek infrastruktur juga tak lancar karena mereka merasa tidak ada jaminan yang kuat dari pemerintah.

“Swasta sebenarnya mau masuk. Masalahnya mereka akan minta jaminan. Akan minta dukungan. Untuk bisa mengatur dukungan fiskal cash. Mereka akan minta kepastian hukum. Inilah yang disebut kerja sama pemerintah swasta,” lanjutnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here