Asosiasi Minta Pelabuhan Tanjung Priok Segera Dibenahi

0
555

Jakarta – (suaracargo.com)

Masalah dwelling time sampai kini masih menjadi buah bibir yang hangat diperbincangkan. Kini, giliran para pelaku di industri kepelabuhan, supply chain dan logistik mendesak agar segera dilakukan pembenahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Teguran keras Presiden Joko Widodo kepada jajaran Direksi PT Pelindo II bisa menjadi momen penting untuk melakukan ‘aksi bersih-bersih’ di tubuh internal Pelindo dan memangkas berbagai biaya siluman yang selama ini membebani para eksportir dan importir. Teguran itu juga sekaligus sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi Otoritas Pelabuhan (OP) benar-benar sebagai regulator yang tak lagi kalah pamor dibandingkan Pelindo II.

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Barat, Trismawan Sanjaya, menegaskan, kemarahan Presiden Joko Widodo memang diharapkan akan berdampak dengan adanya perubahan dan penertiban di lingkungan kerja Tanjung Priok. Namun , “apakah akan dapat mengendalikan dwelling time sesuai harapan Presiden, saya sendiri belum yakin,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/6), sebagaimana dalam siaran pers yang diterima SP Selasa siang.

Trismawan melihat, masalah utama dwelling time terletak pada proses pre-clearance terutama terkait dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh importir agar mereka dapat melakukan proses customs clearance . Perijinan tersebut diterbitkan oleh lembaga pemerintah. “Konyolnya pihak importir atau forwarder baru menyadari ada aturan yang mengharuskan mengurus ijin di lembaga pemerintah ketika mereka melakukan proses customs clearance. Ini yang menyebabkan prosesnya menjadi lama,” ujarnya, seperti dilansir beritasatu.com.

Dwelling time yang lama ini juga berdampak dengan timbulnya biaya-biaya siluman yang tinggi. Biaya-biaya itu semakin membebani para importir dan eksportir yang sudah terbebani oleh ongkos di pelabuhan. Dampak lainnya, kata Trismawan, kondisi ini mengharuskan pelaku industri manufaktur membuat cadangan persediaan barang yang lebih banyak selama menunggu barang atau kontainer dapat keluar dari pelabuhan.

Karena itu, Trismawan mendesak agar segera mengatasi dwelling time pre-clearance ini. Caranya dengan menyelenggarakan kantor pelayanan satu atap bagi semua instansi pemerintah yang terkait , termasuk agen pelayaran. “Pelayanan satu atap tersebut di koordinir dan diawasi langsung oleh lembaga independen yang terdiri dari wakil pemerintah, asosiasi industri terkait dan otoritas pelabuhan,” ujarnya. “Ini harus menjadi prioritas untuk segera direalisasikan.”

Kemudian pemberian sanksi berupa denda tinggi bagi importir yang diduga dengan sengaja memanfaatkan pelabuhan untuk menyimpan kontainer atau barang mereka lebih dari lima hari. “Kemacetan jalan menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok juga harus dipecahkan karena ini juga merupakan faktor penyebab dwelling time di saat proses post clearance,” ujarnya.

Nah, untuk solusi cepat yang dapat dilakukan untuk mengurangi dwelling time di Tanjung Priok, Trismawan mendesak agar pemerintah memanfaatkan secara maksimal dry port sebagai pelabuhan tujuan akhir barang. “Saat ini sudah ada Cikarang Dry Port yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku industri yang berlokasi di Timur Jakarta, khususnya di wilayah Jawa Barat,” tegasnya.

Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), juga menaruh harapan besar adanya pembenahan infrastruktur industri logistik dan perubahan besar di pelabuhan Tanjung Priok.

“Tentu pelaku industri TPT nasional akan merasakan dampaknya jika benar perubahan itu terjadi, terutama pada tarif dan produktivitas yang akan dapat mempersingkat waktu atau memperbaiki dwelling time,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Inov ini menyebut bahwa semua pelaku TPT telah merasakan berbelitnya birokrasi di Tanjung Priok khususnya penanganan aktivitas ekspor-impor.

Ini yang menyebabkan produk TPT nasional tidak mampu berdaya saing akibat berbagai biaya tidak perlu yang antara lain disebabkan tingginya dwelling time di Tanjung Priok. “Diperlukan terobosan seperti yang dilakukan di Cikarang Dry Port dimana dwelling time dapat ditekan menjadi kurang dari tiga hari,” ujarnya.

Karena itu, kata Inov jika perubahan itu dilakukan, tentu akan mempercepat proses handling dan logistik barang-barang dari pelaku industri TPT. “Saya berharap agar pengelolaan pelabuhan dilakukan secara profesional dan baik sehingga tidak ada lagi pelaku usaha, importir maupun eksportir pengguna Tanjung Priok yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Secara terpisah Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), menegaskan bahwa masalah dwelling time bisa diatasi jika semua kegiatan kepelabuhan dikembalikan lagi sesuai amanat di undang-undang dan peraturan yang ada.

“Kembalikan saja ke khittahnya. Siapa yang berfungsi sebagai regulator dan operator. Jika ini dijalankan secara benar, tentu masalah dwelling time akan terpecahkan,” ujarnya.

Menurut Aulia, kegiatan kepelabuhan itu terbagi menjadi dua, pelayanan kapal dan pelayanan barang atau cargo handling. Prosesnya pun sangat mudah ditelusuri. Mulai dari kapal masuk ke pelabuhan, bersandar, melakukan kegiatan bongkar-muat, hingga kembali bertolak keluar dari wilayah pelabuhan. “Nah, Jika ingin tahu dimana bottlenecknya, cukup ditelusuri satu persatu dari dua kegiatan utama kepelabuhan tersebut,” ujarnya.

Kalau selama ini disebut bahwa OP kalah pamor dengan Pelindo II, kata Aulia, tentu harus dipertanyakan kembali ke OP-nya, kenapa bisa kalah pamor dengan Pelindo II.

“Jika sudah dipercaya sebagai regulator, maka sikap dan tindakannya juga harus menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi regulator. Jangan kebalikannya. Jika itu terjadi, wajar saja jika OP dimakan terus oleh Pelindo,” tuturnya.

Yang mesti diingat, kata Aulis, OP itu ada di setiap pelabuhan di seluruh Tanah Air—dikenal dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), bukan hanya ada di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar dan Tanjung Priok. Karena itu, sangat penting pemerintah memberikan empower kepada setiap kepala OP. “Semua kegiatan kepelabuhan harus dibawah satu komando, yakni OP sebagai regulator,” tegasnya.

Meski demikian, Aulia meminta kepada Pelindo II agar bertanggung jawab atas kinerja di setiap terminal yang ada di kawasan operasi Pelindo, mulai dari JICT, Terminal Koja, Terminal Nusantara dan terminal-terminal lainnya. “Jika kinerjanya tidak sesuai harapan, sangat mudah melacak siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here