ABUPI Minta Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Pelabuhan Kepada Swasta

0
400
ilustrasi pelabuhan (Foto: Grandyos Zafna/detik.com)
ilustrasi pelabuhan (Foto: Grandyos Zafna/detik.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (ABUPI) berharap pemerintah menawarkan operasional pelabuhan yang belum bersifat komersial kepada BUP swasta. Ketua ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan, selama ini Kementerian Perhubungan hanya menawarkan pelabuhan itu kepada BUP BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV.

Dia menyebutkan bahwa selama ini swasta belum pernah memperoleh ajakan pemerintah untuk turut andil dalam mengoperasikan pelabuhan. Seperti diketahui, saat ini ada 1.241 pelabuhan di Indonesia dan dimana sebanyak 112 pelabuhan diantaranya dikelola BUMN.

“Harusnya kalau memang ingin mengoptimalkan peran swasta untuk bisa mengoperasikan pelabuhan, pihak pemerintah itu pelabuhan-pelabuhan yang belum bersifat komersial itu ditawarkan ke swasta, tidak hanya ke Pelindo saja,” jelasnya, Senin (24/8/2015),┬áseperti dilansir bisnis.com.

Dia meyakini, pihak swasta akan sangat tertarik untuk menanamkan investasi di pelabuhan selama memiliki nilai yang layak dari sisi bisnis. BUP membutuhkan pelabuhan yang bisa dioperasikan baik pelabuhannya sendiri maupun pelabuhan milik pemerintah yang belum dikomersialkan.

Selain itu, dia menyayangkan BUP yang telah mengantongi izin namun belum menjadi operator pelabuhan. Artinya, mereka tidak melakukan aktivitas apapun sesuai dengan fungsinya. Dari 187 BUP, empat diantaranya merupakan BUMN yaitu Pelindo dan sisanya BUP yang terdiri dari swasta dan pemerintah daerah.

Dari 183 pelabuhan itu yang benar-benar mengoperasikan pelabuhan atau bekerja sebagai BUP, ya, bisa di bawah 50%. Masih banyak BUP yang belum menjadi operator pelabuhan, katanya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here