AMDAL Bermasalah, Walhi Nilai Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Cacat Hukum

0
360
ilustrasi pelabuhan (okezone.com)
ilustrasi pelabuhan (okezone.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai segala perizinan terkait Pembangunan Pelabuhan Cilamaya cacat hukum karena terbentur pada persoalan Amdal.

Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah tidak melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut. Manajer Kampanye WAHLI Ode Rakhman bahkan mengatakan, seharusnya pemerintah langsung menghentikan pembangunan pelabuhan tersebut.

“Bukan malah terkesan memaksakan seperti saat ini. Karena jika dipaksakan pun, pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/1/2015), sebagaimana dilansir dari okezone.com.

Menurut Ode, Amdal merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Jika Amdal bermasalah, tak seorang pun yang berhak mengklaim bisa melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. “Jangankan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang,” kata Ode.

Ode juga menuturkan, salah satu bukti bahwa proyek tersebut bermasalah sejak awal adalah Pemerintah tidak melibatkan partisipasi warga atau nelayan sekitar. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup signifikan. Pembangunan itu bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.

Salah satu dampak terburuk pembangunan itu adalah potensi munculnya gejolak sosial. Termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan.

“Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, namun juga wilayah,” tandasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here