Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Fokus di Pelayaran

0
329
Ilustrasi Pelabuhan (detik.com/ Foto: Rachman Haryanto)
Ilustrasi Pelabuhan (detik.com/
Foto: Rachman Haryanto)

Jakarta – (suaracargo.com)

Anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing meminta pemerintah lebih fokus pada kegiatan pelayaran di laut ketimbang proses bongkar muat dan adminsitrasi di pelabuhan mengingat tingginya potensi kerugian di sektor ekonomi maritim selama ini.

Menurutnya, kegiatan pelayaran Indonesia selama dua puluh tahun terakhir mundur karena jauh berkurangnya layanan pelayaran regular oleh kapal Indonesia. Kondisi itu, ujarnya, telah dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran asing untuk menangguk banyak keuntungan dari kekurangan pelayaran tersebut.

“Kami minta pemerintah lebih fokus pada kegiatan pelayaran di laut ketimbang di pelabuhan,” ujar Anton pada acara Rapat Kerja Nasional Indonesia Maritime and Ocean (IMO) Watch, Selasa (8/9/2015). Sebelumnya Anton yang juga Ketua Umum IMO Watch, melantik sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMO Watch.

Anton bahkan menyebutkan bahwa pada zaman kolonial kapal-kapal dari pelabuhan wilayah barat Indonesia sudah punya rute pelayaran regular ke Eropa. Namun, dalam dua puluh hingga empat puluh terakhir, pelayaran itu terhenti dan akses tersebut lalu dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing.

“Kalau kondisi ini dibiarkan terus maka tidak akan ada kelompok pribumi yang akan menjadi pengusaha pelayaran,” ujarnya, seperti dilansir bisnis.com.

Dia mengharapkan dengan adanya program Tol Laut dan Poros Maritim dari pemerintah, nantinya pelayaran reguler jarak jauh akan bisa hidup kembali dan pengusaha pribumi akan kembali bergairah masuk ke bisnis pelayaran.

Untuk mendukung kelancaran arus pelayaran itu, dia juga meminta pemerintah segera merealisasikan masuknya jalur kereta api langsung ke pelabuhan sebagaimana pernah terjadi di zaman penjajahan Belanda. Dia menyebutkan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa membebaskan lahan karena semua itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, 80% logistik dunia diangkut lewat laut, sedangkan 60% dari pergerakan logistik bersentuhan dengan wilayah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, kalau pemerintah tidak bisa membenahi persoalan pelayaran, dipastikan Indonesia tidak akan siap untuk menghadapi era perdagangan bebas nantinya.

Dia juga khawatir Indonesi tidak siap untuk menghadapi Masyaralatn Ekonomi Asean (MEA) karena berbagai persoalan yang mengganjal, termasuk persoalan dwelling time dan waiting time di pelabuhan yang rata-rata lebih lama dibandingkan pelabuhan di luar negeri.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here