Anggota Komisi V Minta Agar Kualitas Keselamat dan Pelayanan Pelabuhan Ditingkatkan

0
408
Nizar Zahro (Zul Sikumbang) (ANTARA News)

Jakarta – (suaracargo.com)

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro meminta agar kualitas keselamatan dan pelayanan pelabuhan Indonesia khususnya Pelindo II ditingkatkan. Permintaan itu diajukan karena selama ini kinerja pelabuhan itu kurang maksimal, misalnya karena terganggunya aktivitas bongkar muat karena pekerja mogok, tragedi taksi tercebur di lini satu dan meninggalnya pekerja akibat tergencet alat barat.

“Saya katakan bahwa infrastruktur pengamanan Pelabuhan Indonesia dapat kategorikan kurang maksimal. Selain itu berbagai regulasi yang ada dan implementasinya belum sinkron dan maksimal,” kata Nizar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (13 Januari 2017).

Dia mengatakan agar Komisi V DPR akan segera memanggil Menteri terkait untuk mengevaluasi tentang keamanan dan pelayanan pelabuhan serta meminta agar menetapkan segera Pelindo sebagai objek vital nasional.

Selain itu, Nizar meminta agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap semua hasil penyelidikan dari berbagai kecelakaan dengan transparan karena akan menjadi masukan bagi pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan aman.

“Sebagai bagian dari objek vital nasional, maka upaya untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan laut seperti penyelundupan, ancaman teror, insiden bahaya, mogok kerja, sabotase dan lain-lain terhadap pelabuhan, pentingnya pelindo II menerapkan standar operasi keamanan untuk kepentingan bisnis nasional,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menilai Pelindo II dapat melakukan pemeriksaan efektivitas dari penerapan sistem manajemen keamanan di kawasan pelabuhan.

Menurut dia, Pelindo II harus berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan SDM secara intensif untuk mencetak pegawai yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis.

“Sejumlah masalah yang menghambat investasi harus segera diselesaikan. Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah buruh melalui kompromi antara bipartit maupun tripartit,” katanya, seperti dilansir situs berita ANTARA News.

Dia menilai, kebijakan itu sesuai program pemerintah untuk memeratakan program dan proyek infrastruktur termasuk pelabuhan ekspor-impor.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here