APTRINDO Dorong Pemerintah Lakukan Deregulasi 3 Kebijakan Strategis

0
481
ilustrasi truk barang (Tribun Lampung)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan deregulasi tiga kebijakan yang dinilai sangat strategis untuk mendongkrak kinerja sektor transportasi dan logistik nasional.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan ketiga usulan kebijakan tersebut yakni kebijakan yang berkaitan dengan jaringan jalan untuk jalur logistik yang berkualitas dan usulan adanya sistem informasi yang memadai. Selain itu, pihaknya juga mengajukan usulan menyangkut perizinan angkutan barang.

“Dibutuhkan peraturan untuk mendorong tiga kebijakan tersebut agar lebih pasti bagi dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (31 Oktober 2016).

Dia mengatakan, aturan jalan untuk jalur logistik sangat diperlukan. Ketersediaan jaringan jalan raya, baik untuk kegiatan distribusi logistik dari sentral atau desa menuju hublogistic, maupun end user, dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. “Saat ini 80% distribusi logistik di Indonesia masih menggunakan moda jalan raya sebagai akses utama,” tuturnya.

Pembenahan kebijakan di jalur utama logistik itu, imbuhnya, dilatarbelakangi oleh kualitas jalan dan jembatan secara nasional, termasuk jalan Provinsi dan Kabupaten (Jalan kelas I – Kelas III), mengingat banyak ditemukan di hampir semua daerah yang membatasi dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) maksimal adalah 5.000 kg, dengan meningkatkan kapasitas dari JBI 5.000 kg menjadi minimal JBI 8.000 kg.

Gemilang meyakini, jika pembenahan kebijakan JBI itu dilakukan, perusahan jasa pengiriman akan mampu memperbesar kapasitas angkut barang. Biaya logistik pun akan menjadi lebih rendah karena jumlah kargo yang bisa diangkut menjadi lebih banyak.

“Selain itu ada jaminan tersedianya barang di pasar dengan harga yang lebih kompetitif karena jalur distribusi yang lebih baik,” paparnya, seperti dilansir tempo.co.

DATABASE ONLINE

Terkait dengan sistem IT, Aptrindo juga mengusulkan supaya dibuat database truck online yang terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) untukk meningkatkan produktivitas angkutan darat.

Pasalnya, kata dia, belum tersedianya sistem database berbasis online pada angkutan darat secara nasional itu menyebabkan survei asal dan tujuan barang sulit dilakukan. Sistem monitoring lead time juga belum bisa dilakukan oleh pengusaha logistik dan pihak terkait di sektor ini. “Dampaknya produktivitas trucking sangat rendah karena sistem informasi muatan balinya belum ada,” ujarnya.

Gemilang mengatakan, soal perizinan angkutan barang juga perlu dilakukan reformasi karena aturan-aturan yang ada di tingkat pusat dengan yang ada di provinsi/daerah saling tumpang tindih.

Sebagai contoh, ujar dia, Undang-undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan angkutan barang umum tidak disyaratkan untuk izin yang melekat pada masing masing kendaraan.

Namum, pada implementasinya, pemda justru mempersyaratkan izin usaha yang harus diperpanjang setiap tahun. Akibatnya, setiap tahun setiap truk harus mengurus 4- 5 dokumen Perizinan seperti STNK, KIR setiap 6 bulan, Izin Usaha, Izin Bongkar Muat, dan Izin Lintas yang merupakan produk pemerintah kabupaten maupun kota.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here