Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia Himbau Pemerintah Libatkan Swasta Dalam Pengelolaan Pelabuhan

0
359
ilustrasi pelabuhan Belawan (maritimedia.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) yang merupakan induk organisasi perusahaan dan pengusaha bidang jasa kepelabuhanan mengimbau pemerintah untuk mengajak swasta untuk mengelola pelabuhan.

ABUPI terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (TerSus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan, peranan dan kontribusi ABUPI di bidang kepelabuhan Indonesia saat ini masih sedikit.

Aulia dalam siaran pers ABUPI mengatakan, pemerintah sebaiknya mengajak pihak swasta untuk mengelola pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan bukan hanya diberikan kepada BUMN atau pemerintah daerah. Apalagi saat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Lebih lanjut, Aulia mengemukakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di ABUPI sudah mampu membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia maupun untuk mengelolanya. Untuk itu, ABUPI siap membantu program pemerintah untuk meningkatkan bidang kemaritiman.

“Sesuai tujuan, ABUPI ingin mewujudkan cita-cita Bangsadan Negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam acara Members Gathering ABUPI di Jakarta, 2 Desember 2015,

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia selama ini tidak disertai dengan pengaturan yang “kaya” dan sistematis.

ABUPI menilai persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan yang berada di wilayahnya tanpa memperhatikan kemampuan yang ada dan ketersediaan fasilitas.

Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan pelabuhan-pelabuhan yang yang memadai yang bisa disinggahi kapal-kapal besar. Selain itu, infrastruktur di dalam pelabuhan, baik untuk bongkat muat, keluar masuk kendaraan angkut dan infrastruktur lainnya, masih perlu dikembangkan.

Menurut ABUPI, untuk itu pengembangan pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tapi juga diperlukan keterlibatan pihak swasta (BUMS) dan pihak pemerintah daerah (BUMD) dalam mengembangkan pelabuhan tersebut.

Nilai potensi ekonomi yang tinggi di yang terkait di dalam industri maritim seperti antara lain, industri pelayaran, industri galangan kapal, industri perikanan, industri logistik, industri pariwisata sudah pasti memerlukan infrastruktur pelabuhan sebagai fasilitas utama didalam menggerakkan roda kegiatannya dan juga dari kegiatan yang terjadi akan bisa menimbulkan kegiatan – kegiatan industri turunan seperti misalnya industri pengiriman/pengangkutan barang, industri pergudangan, industri pengolahan/pengalenganikan, industri perhotelan, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina ABUPI Zaldy Masita mengatakan, ABUPI yang beranggotakan BUMs dan BUMD siap memainkan peran aktif di bidang badan usaha kepelabuhanan dalam rangka mewujudkan poros maritim national.

ABUPI siap bersama-sama dengan pemerintah ikut serta dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan penunjang, selain itu ABUPI juga turut serta mewujudkan logistics cost national dan meningkatkan daya saing dalam memasuki MEA 2016.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here