Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia Minta Pemerintah Optimalkan Operasional Pelabuhan

0
246
ilustrasi pelabuhan (industri.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia meminta pemerintah dapat mengoptimalkan dan menambah waktu operasional pelabuhan besar di Indonesia menjadi tujuh hari dalam satu minggu.

“Kami ingin pelayanan di kepabeanan itu, semua unsur yang terlibat dapat beroperasi selama tujuh hari. Jangan lima atau enam hari kerja saja supaya kebijakan terkait pembenahan dwelling time itu bisa tercapai,” kata Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) Khafid Sirotudin, di Jakarta, Selasa (5/4).

Khafid mengatakan, pihaknya mengapreasiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI. Salah satu poin utama dalam paket kebijakan tersebut adalah percepatan dwelling time dari sebelumnya 4,7 hari menjadi 3,7 hari.

Namun, kata Khafid, apabila rencana besar pemerintah tersebut tidak didukung dan diterjemahkan dengan 18 kementerian lembaga terkait yang mengurus masalah tersebut, keinginan untuk mengurangi waktu bongkar muat tersebut akan sulit untuk direalisasikan. “Niat baik pemerintah saat ini masih belum diterjemahkan dengan baik oleh kementerian lembaga terkait. Dalam realitas di lapangan, pada hari Sabtu dan Minggu, pihak Bea Cukai sudah beroperasi namun Balai Karantina libur, ini akan menghambat proses pengeluaran barang,” kata Khafid lagi.

Karena itu, kata Khafid, penambahan jam operasional pelabuhan tersebut diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat khususnya di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Belawan Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua III Bidang Ekspor Impor Aseibssindo Alvin Gunawan mengatakan bahwa selain permasalahan waktu operasional pelabuhan tersebut, juga terdapat permasalahan terkait penerapan tarif progresif sebesar 900 persen yang dinilai memberatkan. “Yang sangat memberatkan adalah tarif progresif sebesar 900 persen pada hari kedua setelah kapal bersandar di pelabuhan. Jika kapal tiba pada Sabtu siang, maka tidak ada petugas karantina dan pengambilan sampling baru bisa dilakukan pada Senin, lebih dari dua hari,” kata Alvin, seperti dilansir republika.co.id dari situs berita Antara.

Dia mengemukakan, selain itu juga muncul biaya pemeriksaan fisik dari Pelindo II untuk handling kontainer sebesar Rp 1,4 juta dan hanya berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Sedangkan di Pelabuhan Tanjung Perak biaya pemeriksaan fisik tersebut tidak ada.

Akibat adanya tambahan biaya tersebut, kata Alvin, terjadi peningkatan biaya kurang lebih sebesar 20 persen dari sebelumnya. Penambahan biaya tersebut dinilai memberatkan para pelaku usaha dalam negeri.

“Kami mengalami peningkatan biaya kurang lebih 20 persen dari sebelumnya karena adanya biaya pemeriksaan fisik itu, dan juga tarif progresif yang diberlakukan. Yang saya heran, di Surabaya malah tidak ada biaya pemeriksaan fisik itu, ini agak aneh,” kata Alvin.

Pada Maret 2016 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, dengan salah satu poin utama dalam paket tersebut adalah percepatan dwelling time dari sebelumnya 4,7 hari menjadi 3,7 hari. Kebijakan tersebut dinilai akan memberikan kepastian berusaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan serta mengurangi waktu tunggu bongkar muat.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY