Atasi Kelambanan Dwelling Time, Kemenhub Berlakukan Denda 5 Juta Per Hari

0
186
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Untuk mengatasi kelambanan dwelling time, Kementerian Perhubungan telah menetapkan waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok hanya tiga hari. Jika ada barang yang sampai memasuki hari keempat, pemilik barang itu akan dikenakan denda Rp 5 juta per hari.

Penegasan itu dikatakan Dirjen Perhubungan Laut Bobby R Mamahit Selasa siang. “Sanksi ini sesuai dengan Permenhub No.177 yang baru diterbitkan Menteri Perhubungan sebagai keseriusan kami mengatasi kepadatan kontainer di pelabuhan Priok,” ujarnya.

Bobby mengakui, pihaknya telah mensosialisasikan Permenhub No. PM 117 tahun 2015 tentang pemindahan barang yang melewati waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menekan masa inap barang (dwelling time).

Sosialisasi yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Laut Bobby R mamahit dan Direktur Lalulintas Angkutan Laut (Ditlala) Wahyu Hidayat dihadiri juga oleh stake holders Pelindo II, Jakarta International Container Terminal (JICT), Bea dan Cukai, asosiasi pelayaran atau Indonesia Shipowners Association (INSA), Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi), asosiasi pengusaha temat penimbunan sementara Indonesia (Aptesindo), asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) dan lainnya.

“Semua pihak harus mematuhi Permenhub untuk menekan masa inap barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau petikemas sudah melebihi waktu tiga hari menginap di lini satu harus segera dikeluarkan,” kata Bobby, seperti dilansir poskotanews.com.

Sementaar itu kekhawatiran mengenai denda Rp5 juta akan dimanfaatkan oleh oknum Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Kecemasan itu diungkapkan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang menilai pengenaan denda tambahan untuk penimbunan peti kemas di pelabuhan, hanya akan menambah subur lahan pungli dan sogokan.

Sekretaris Jenderal ALFI Akbar Djohan menuding rencana pemerintah menaikkan penalti penimbunan petikemas menjadi Rp5 juta per hari bisa jadi modus pemerasan Bea dan Cukai.

Dengan penalti sedemikian besar, oknum-oknum Bea dan Cukai bisa meminta sogokan untuk mempercepat dokumen petikemas cepat rampung. “Ini akan menjadi peluru bagi oknum Bea dan Cukai kepada forwarder untuk memeras atau menekan,” ujar Akbar Djohan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY