Aturan Otoritas Pelabuhan di Negara Bagian Sabah Beratkan Para Pedagang asal Nunukan

0
289
Pelabuhan internasional peti kemas, tempat bongkar muat barang di Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia. (Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru)

Nunukan – (suaracargo.com)

Otoritas pelabuhan di Negara Bagian Sabah, Malaysia, untuk sementara waktu, mengizinkan beroperasinya kapal kayu pengangkut barang dari Kabupaten Nunukan.

Hanya saja, persyaratan maupun biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih memberatkan para pedagang asal Nunukan.

Muhammad Rezky dari Asosiasi Perhimpunan Pedagang Lintas Batas (APPLB) Kabupaten Nunukan mengatakan, otoritas di Sabah menerbitkan aturan menyusul biaya tinggi yang dikeluhkan para pedagang. Kapal harus memenuhi persyaratan internasional, padahal selama ini hanya dilakukan secara tradisional.

Promo CSMCARGO Ramadhan

“Tambat harus di pelabuhan internasional. Jadi kita harus bayar jauh lebih mahal dari pelabuhan lintas batas,” ujarnya, seperti dilansir kaltim.tribunnews.com.

Dia mengungkapkan, biasanya saat bertambat di pelabuhan tradisional, mereka hanya membayar biaya tambat RM 1.500 atau sekitar Rp 5.100.000 dengan kurs RM 1 sama dengan Rp 3.400.

“Kalau sekarang biaya tambat dan ongkos lain di pelabuhan internasional mencapai RM 8.000. Ini akal-akalan Malaysia untuk mengambil keuntungan sepihak,” ujarnya.

Dia mengatakan, aturan ini juga berlaku untuk kapal kayu yang bertambat meskipun sedang tidak mengangkut sembilan bahan pokok. “Mau muat atau tidak, banyak atau sedikit, mereka tetap minta dibayar segitu,” ujarnya.

Akibat biaya pengangkutan yang besar, harga barang-barang asal Malaysia yang masuk ke Kabupaten Nunukan juga harus dijual dengan harga tinggi. Para pedagang harus menjual lebih mahal, walaupun mereka sadar hal sangat dikeluhkan warga.

Dia merasa heran karena pihak Malaysia selalu mencari-cari cara yang merugikan para pedagang Nunukan. Padahal warga Kabupaten Nunukan sangat tergantung pada pasokan kebutuhan bahan pokok dari Malaysia.

Dia mencontohkan, pihak Malaysia menyaratkan kapal-kapal kayu pengangkut barang dari Nunukan harus dilengkapi dengan radio, GPS serta alat pemadam api. “Setelah itu, dibuat syarat kelengkapannya harus dibeli di Malaysia.” ujarnya.

Setelah syarat ini dipenuhi, otoritas di Sabah justru menutup jalur perdagangan tradisional dengan melarang masuknya kapal-kapal kayu pengangkut barang.

“Kemudian diwajibkan harus kapal besi. Padahal kami cuma ambil sembako. Kenapa dikenakan biaya internasional? Apalagi kalau harus sewa kapal besi mana sanggup kami bayar sampai Rp 150 juta,” ujarnya.

Kata dia, APPLB sebenarnya sudah berfikiran untuk menghentikan aktivitas perdagangan lintas batas ini. Hanya saja, pihaknya sadar bahwa kebutuhan ekonomi tidak bisa terhindarkan. Merekapun harus memenuhi persyaratan yang diminta otoritas di Sabah, Malaysia.

“Sekarang muncul lagi aturan baru, harus ada kelengkapan AIC/radio komunikasi di semua kapal yang masuk ke Malaysia. Termasuk sertifikat meaning, baik crew atau pemilik kapal harus mengantongi itu minimal sertifikat pelayaran,” ujarnya.

Persyaratan lainnya, pedagang tradisional hanya bisa mengangkut barang tidak lebih dari 14 ton. “Kami meminta ada solusi yang baik bagi kami. Karena imbasnya ke masyarakat juga,” ujarnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here