Bakamla Disahkan, Tiongkok Hibahkan Peralatan Deteksi Dini

0
442
Kapal patroli Bakorkamla 4801 Bintang Laut dan 4802 Singa Laut. (Foto: Bakorkamla)
Kapal patroli Bakorkamla 4801 Bintang Laut dan 4802 Singa Laut. (Foto: Bakorkamla)

Jakarta – (suaracargo.com)

Terhitung dari tanggal disetujuinya Undang-Undang Tentang Kelautan oleh DPR, 29 September 2014, Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla RI) resmi menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakorkamla tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Bakamla. Oleh karena itu, kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Bakorkamla akan disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Seraya menunggu finalisasi Organisasi Tata Laksana (Ortala) Bakamla, Bakorkamla terus menyempurnakan Sistem Deteksi Dini (SDD) dan Sistem Peringatan Dini (SPD) Keamanan Laut sesuai amanat PerPres No. 39 Tahun 2013, yang secara ekplisit dikatakan bahwa presiden menghendaki Bakamla dibentuk tahun 2014. UU Kelautan mengamanatkan bahwa dalam waktu paling lama enam bulan Perpres tentang struktur organisasi, tatakerja, dan personal Bakamla harus sudah ditetapkan.

Demikian dijelaskan Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, Kepala Pusat Informasi, Hukum, dan Kerjasama (Kapus Inhuker Bakorkamla), Kamis (2/10), sebagaimana dilansir jurnalmaritim.com.

Eko menjelaskan, dalam UU Kelautan dalam BAB IX tentang Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan Laut, dikatakan bahwa untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut itu diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan uruan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelaksanaan atas pertahanan laut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Maksud pembentukan Bakamla tersebut dalam adalah rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, pasal 24 ayat 3 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujar Eko Hadi yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Lemhanas PPRA ke-51.

Bakamla, sambung Eko, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla memiliki wewenang untuk melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Terkait hal tersebut, Eko menambahkan, kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia ditetapkan oleh Presiden.

Kerjasama dengan Tiongkok

Pada saat yang sama, dijelaskan pula rencana penandatanganan MoU antara China National Space Administration (CNSA) dan Bakorkamla RI terkait kerja sama proyek Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh Stasiun Bumi (Remote Sensing Satellite Application Ground Stations-RSSAGS). Penandatangan kerja sama tersebut akan dilakukan di kantor Bakorkamla, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama maritim antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Indonesia yang ditandangani sejak 23 Maret 2012. Penandatanganan itu kemudian diikuti dengan Rapat Kerja Pertama Komite Kerja Sama Maritim antara Tiongkok dan Indonesia, Desember tahun yang sama.

Kerja sama RSSAGS berlandaskan asas manfaat bersama berdasar undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara, kesepakatan, atau konvensi internasional. Kerja sama itu berupa hibah peralatan Stasiun Bumi Bergerak (Moveable Ground Stations) sebesar RMB Yuan 47.870.000, yakni pembangunan infrastruktur terkait di Bangka-Belitung (Babel), Bitung Sulut, dan Kantor Pusat Jakarta; survei; dukungan teknis dan pelatihan; serta data information gathering (DIG).

Menurut Eko, substansi kerja sama ini adalah penyiapan dukungan infrastruktur dalam membangun Sistem Peringatan Dini (SPD) dan Sistem Deteksi Dini (SDD). SPD dan SDD tersebut merupakan sistem awal pencegahan pelanggaran atas kedaulatan, keamanan, dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia.

“Bagi Indonesia, SDD dan SPD merupakan kelengkapan utama yang harus ada, terutama jika Bakamla sudah terbentuk. Fungsi, tugas, dan wewenang Bakamla hanya bisa dilakukan secara optimal jika SDD dan SPD dapat diimplementasikan dalam wilayah perairan laut Indonesia. Pelanggaran dan tindak kriminal atas wilayah perairan Indonesia dapat terdeteksi dengan cepat melalui kedua sistem ini, selain juga bermanfaat bagi lingkungan dan biota laut,” pungkas Eko.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here