Batam Butuh Pelabuhan Peti Kemas Yang Lebih Modern

0
221
Pelabuhan Batuampar, Batam (beritatrans.com)
Pelabuhan Batuampar, Batam (beritatrans.com)

Batam – (suaracargo.com)

Pengusaha di Batam berharap Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam bisa membangun pelabuhan peti kemas yang modern. Pelabuhan peti kemas yang ada saat ini dinilai masih tertinggal jauh dari pelabuhan peti kemas negara tetangga maupun wilayah lainnya di Indonesia. Padahal, Batam seharusnya bisa mengambil peran lebih seperti halnya pelabuhan di Singapura.

“Selama ini permasalahan terlihat karena ada hambatan pada transportasi dan sarana infrastruktur bidang kelautan, belum terbuka secara luas,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam, James Maryanus Simare-Mare, Kamis (8/10) pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Kadin Kota Batam di Bank Indonesia (BI) kantor Batam.

James mengambil contoh saat ini, Batam hanya memiliki pelabuhan Batuampar dengan terminal peti kemas yang hanya mampu menampung 400 ribu Twenty Foot Equivalent Unit (TEU/ukuran peti kemas) pertahun. Sangat kontras bila dibandingkan dengan pelabuhan Tanjung Priok yang mampu menampung 6 juta TEU, apalagi jika dibandingkan dengan pelabuhan di Singapura yang mampu menampung sampai 32 juta TEU.

Karena keterbatasan kuota petikemas di pelabuhan Batuampar, banyak pengusaha terutama pengusaha sembako yang menitipkan kargonya ke kapal penumpang komersil milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang berlayar dari Belawan menuju Batam dan sebaliknya. “Kuota untuk di kapal Pelni sendiri pasti dibatasi, dan pelayarannya sendiri biasanya sekali seminggu. Sehingga terkadang suplai kebutuhan pokok ke Batam yang bukan produsen sering telat, inflasi pun tinggi karenanya,” ucap James seperti dilansir batampos.co.id.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepri, Haripinto Tanuwidjaja mengatakan selain kuota petikemas yang irit, waktu tunggu kapal untuk bersandar di pelabuhan yang ada di Kepri juga sangat lama karena banyak yang antri. “Waktu tunggu kapal untuk bersandar bisa berminggu-minggu, contohnya di Natuna bisa sampai satu minggu, sedangkan di Tanjungpinang bisa sampai tiga minggu,” ungkapnya.

Haripinto juga meminta komitmen pemerintah untuk sama-sama melakukan perbaikan karena di Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan, poros maritim merupakan kunci kedaulatan yang sah.

Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putera mengatakan Kepri sangat kental dengan lautan. “Jika didorong, bisa sumbang produk domestik bruto yang bagus,” ucapnya. Gusti menjelaskan peluang pemerintah Jokowi sangat besar dalam memajukan sektor maritim dan perekonomian dalam negeri yang mengutamakan produk dalam negeri.

Namun, dengan syarat sentralisasi distribusi produk impor dibagikan secara merata. “Selama ini produk impor murah harganya karena ke Jakarta gampang masuknya,” jelasnya. Gusti juga menyebut, jika barang impor ditaruh di daerah pinggir negara seperti Batam seperti di kebanyakan negara maju, maka akan berbeda ceritanya. “Maka harganya akan mahal, karena akan ada biaya ekstra,” katanya.

Kesimpulannya produk dalam negeri akan punya kesempatan untuk unjuk gigi dengan pesat dan munculnya wiraswasta baru yang membuka usaha distribusi barang impor ke daerah secara merata. Biaya logistik di Indonesia dibebankan sebanyak 25 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), dimana negara maju hanya 7 persen dari PDB-nya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY