Bisnis Bongkar Muat di Pelabuhan Kini Jadi Rebutan

0
659
ilustrasi pusat logistik berikat (sentananews.com)

(suaracargo.com)

Jasa bongkar muat pelabuhan kini menjadi semakin seksi. Usaha yang dulu tidak begitu menonjol, kini “diperebutkan” banyak pihak. Ribuan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) menggantungkan hidup keluarganya di Perairan Mahakam dan sekitarnya. Namun, regulasi yang dibuat pemerintah justru menuai polemik.

Polemik kembali bergulir dalam beberapa bulan terakhir ini, setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menerbitkan dua peraturan, yaitu Permenhub Nomor 130/2015 sebagai pengganti Permenhub Nomor 62/2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Kemudian, Permenhub Nomor 135/2015 sebagai revisi Permenhub Nomor 36/2012 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Perubahan-perubahan itu disinyalir bukan semata karena faktor bisnis tingkat lokal. Tetapi ada kepentingan politik dan pengaruh dari mantan pejabat pusat.

Bisnis bongkar muat pelabuhan memang bukan kali ini saja diributkan. Ketentuan dari Kementerian Perhubungan yang diributkan sebelumnya mengenai pengelola jasa bongkar muat. Semula harus dengan koperasi, kini diubah menjadi badan usaha yang berbadan hukum.

Jadi, perusahaan perseroan terbatas (PT) dan yayasan juga berhak melakoni bisnis itu. Dari sini pula, perubahan-perubahan regulasi terkait jasa bongkar muat pelabuhan dikaitkan dengan pengaruh Freddy Numberi, purnawirawan TNI AL. Mantan gubernur Papua itu berapa kali duduk sebagai menteri era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 2009–2011, Freddy tercatat sebagai Menteri Perhubungan. Nah, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) disebut-sebut milik keluarga sang mantan menteri tersebut. Dari penelusuran Kaltim Post, diketahui PTB merupakan pengembangan bisnis dari PT Pelayaran Kebon Asrinusa (PKA), perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan pelabuhan.

PTB beroperasi dengan konsesi dari otoritas pelabuhan lokal di Muara Jawa dan Muara Berau. Kegiatan berupa transfer kapal ke kapal atau ship to ship (STS) berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 328/2010 tertanggal 6 September 2010. Kepmenhub itu keluar sekira tiga bulan setelah PTB terbentuk era kepemimpinan Freddy.

Kini, perusahaan tersebut telah berkembang dan tidak sebatas pada kegiatan STS. Tetapi juga pada jasa pemanduan dan assist tug (jasa kapal tunda). Persoalan mencuat, ketika Permenhub 130/2015 dan 135/2015 terbit.

TKBM Koperasi Samudra Sejahtera (Komura) menolak permenhub tersebut. Komura menuding PTB sebagai biang permasalahan, sehingga belum lama ini mereka berunjuk rasa di kantor cabang PTB, Jalan Basuki Rahmat Samarinda. Padahal, di mata publik, kedua pihak selama beberapa tahun terakhir dapat menjalankan aktivitas masing-masing dengan baik.

TKBM Koperasi Tuah Bumi Kartanegara di Tenggarong dan TKBM Koperasi Karya Sejahtera di Samboja pun bersuara lantang. Mereka juga menggelar unjuk rasa dan mendesak pemerintah segera merealisasikan kedua permenhub tersebut. Kedua koperasi itu sudah 10 tahun berjuang mendapatkan pekerjaan bongkar muat di ladang yang dikuasai Komura.

Sementara itu, Komura ngotot menolak dengan alasan jika permenhub itu diberlakukan, sekitar 80 persen dari 1.500 anggotanya kehilangan pekerjaan. Komura diketahui memiliki 135 unit kegiatan bongkar muat tersebar dari Samarinda hingga Muara Berau. Sikap berbeda disampaikan oleh pihak PTB. Mereka mengambil posisi netral karena tidak ada kaitan dengan permenhub tersebut.

Rumor yang mengaitkan polemik di ladang usaha bongkar muat itu dengan kepentingan politik juga dibantah pihak terkait. Namun, tak bisa dimungkiri, kabar itu beredar bukan tanpa alasan. Ada beberapa sosok politikus di balik koperasi yang turut “berebut” lahan bisnis tersebut.

Sebutlah Ketua TKBM Komura Jafar Abdul Gaffar. Jafar adalah anggota DPRD Samarinda sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Samarinda. Lalu, Ketua TKBM Tuah Bumi Zaki Yudin Mair diketahui pernah menjabat sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kukar yang secara historis memiliki hubungan dengan elite Golkar di kabupaten kaya hasil tambang batu bara dan migas itu.

Wajar bila ada yang menghubungkan polemik tersebut dengan suksesi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Samarinda, dalam hal ini Jafar Abdul Gaffar,s memegang satu suara di Musda Golkar Kaltim, yang diketahui deadlock pada 13 Maret lalu di Balikpapan.

Sedangkan di TKBM Karya Sejahtera, terdapat sosok Sudirman sebagai pembina. Sudirman adalah wakil ketua DPRD Kukar asal PAN, pendukung pasangan Rita Widyasari-Edi Damansyah di Pilkada 2015. Sementara PTB disebut-sebut punya pengaruh di pusat.

Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kukar M Julian Petrus Jiu menyebut permenhub tersebut sudah tepat. Sebab, sudah lama Muara Jawa berada di bawah kendali TKBM Komura, padahal daerah tersebut masuk wilayah Kukar. Dan sudah sepantasnya, pekerjaan bongkar muat di sana dikerjakan oleh koperasi TKBM Kukar. “Kami hanya ingin berbagi. Saya berharap ada solusi terbaik dari pemegang kebijakan. Jangan sampai ada yang dirugikan,” pintanya, seperti dilansir kaltim.prokal.co.

VERSI KARYA SEJAHTERA

Ketua Koperasi Karya Sejahtera La Ode Mbena enggan berkomentar bila masalah permenhub itu dihubungkan dengan masalah politik. Menurut dia, tak ada hubungannya karena perjuangan mereka murni untuk pembagian wilayah kerja. “Kami berjuang sejak 10 tahun lalu,” kata Mbena.

Ia mengklaim, pihaknya tak ada hubungan dengan Koperasi Tuah Bumi dan PTB. Meski demikian, Mbena menegaskan, Koperasi Karya Sejahtera bisa bekerja dengan pihak mana pun. “Pihak mana pun tak masalah. Ini hanya soal bisnis,” jelasnya.

Menurut Mbena, pembagian wilayah kerja itu tidak akan menghilangkan pekerjaan TKBM Komura. Hanya saja, Komura yang biasa makan dua piring, bakal hanya satu piring. “Ya wajarlah, ego manusia seperti itu. Tapi pekerja Komura tidak akan menganggur. Mereka punya pekerjaan di Samarinda dan Palaran,” ujarnya.

Lagi pula, kata dia, Muara Berau dan Muara Jawa masuk wilayah Kukar. Setidaknya 85 persen batu bara berasal dari Kukar. “Masa, Kukar hanya jadi penonton?” tegas dia.

Mbena menjelaskan, sejak 2007, Dirjen Perhubungan Laut sudah menegaskan bahwa Muara Jawa dan Muara Berau di luar Pelabuhan Samarinda dan mengarah ke pelabuhan terdekat, yakni Pelabuhan Kuala Samboja. “Yang bekerja Koperasi Karya Sejahtera. Demikian bunyi peraturan itu,” ulasnya.

Bila mendapat pekerjaan itu, Mbena memastikan akan ditangani murni kelompoknya yang beranggotakan lebih dari 650 orang. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, baik proses administrasi hingga tenaga kerja. “Asalkan diberi kepercayaan, kami bisa melakukannya,” kata Mbena.

Soal modal, pekerjaan itu ada di perusahaan bongkar muat. Banyak yang siap menjadi pemodal bila diberi kesempatan itu. “Perusahaan bongkar muat butuh buruh, kami tahunya bekerja saja,” tandasnya.

Diakui Mbena bahwa kapal bongkar muat berasal dari Samarinda. Tapi, perusahaan bisa buka agen di Samboja. Hal itu jadi peluang bisnis baru. “Mereka sebut terlalu jauh mengurus berkas, ya buka cabang di Samboja saja,” lanjut dia.

VERSI TUAH BUMI

Ketua Koperasi Tuah Bumi Kartanegara Zaki Yudin Mair mengatakan, terbitnya kedua permenhub itu sudah sesuai. Buruh dari Kukar bisa ikut terlibat dalam aktivitas bongkar muat barang dari kapal ke kapal. Selama ini, aktivitas bongkar muat itu dikuasai Komura, sedangkan Tuah Bumi di Tenggarong dan Karya Sejahtera di Samboja hanya jadi penonton.

Tuah Bumi hanya bekerja di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sejak 2010. Selama ini, Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda menguasai semua pelayaran di Kaltim. Namun, dengan terbitnya dua permenhub itu, kewenangan KSOP Samarinda dibagi. Sebagian ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja.

Permenhub 130 mengatur jika KUPP Kuala Samboja wilayah kerjanya meliputi Muara Jawa, Dondang dan Senipah, untuk STS berada di Muara Jawa. Sedangkan Permenhub 135 menjelaskan wilayah kerja KSOP Samarinda meliputi Mahakam Ulu, Sangasanga, dan Muara Berau, dengan STS berada di Muara Berau.

“Dengan memberikan wilayah kerja ke KUPP Kuala Samboja, maka TKBM seperti Tuah Bumi dan Karya Sejahtera punya wilayah untuk bekerja,” ujarnya beberapa hari lalu. Hanya, kata Zaki, kendalanya belum dilakukan pelimpahan kewenangan dari KSOP Samarinda ke KUPP Kuala Samboja.

Mengenai tarif, bekerja di STS lebih menguntungkan TKBM. Sebab, jika kisaran batu bara yang keluar dari Muara Jawa sekitar 3 juta metrik ton dengan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) sebesar Rp 4.000/metrik ton, maka TKBM bisa mendapatkan Rp 12 miliar per bulan.

Kini, di Kukar terdapat 20 perusahaan bongkar-muat yang aktif. Mereka melakukan pelayanan jasa bongkar-muat di terminal khusus sepanjang Sungai Mahakam. “Potensi ini harus digunakan,” ujarnya.

VERSI KOMURA

Ketua Komura Jafar Abdul Gaffar sudah berulang kali mengatakan, pihaknya tetap menolak pemberlakukan permenhub itu karena akan mengalihkan pekerjaan yang selama ini dilakukan Komura. Menurut dia, sebelum diterbitkan Permenhub Nomor 130 yang mengatur tentang wilayah kerja, sebanyak 135 unit TKBM Komura bertugas di semua kawasan. Meliputi perairan Sungai Mahakam, Muara Jawa, Dondang, dan Senipah, Mahulu, hingga Muara Berau.

Jika permenhub itu diberlakukan, area kerja Komura akan berkurang drastis. Tinggal di perairan Sungai Mahakam, Mahulu, dan Muara Berau. Permenhub itu belum jelas tentang perubahan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR).

Selama ini, DLKP dan DLKR menjadi satu. Tapi dengan adanya permenhub itu, ada pembagian wilayah yang menyebabkan kekhawatiran anggota TKBM Komura menganggur. Padahal selama ini, Komura dikenal sebagai koperasi berkinerja baik.

Komura tiga kali mendapat penghargaan sebagai koperasi berprestasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pada puncak peringatan Harkopnas ke-68 tahun lalu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jafar mendapat penghargaan Satyalencana Pembangunan dari Presiden Joko Widodo.

Lantas, jika peraturan itu sampai diterapkan, bagaimana nasib para TKBM yang selama ini bekerja di Muara Jawa? “Lalu siapa yang bakal mengerjakan,” sebutnya.

Namun demikian, bila tak ada jalan lain bisa ditempuh, maka pembagian wilayah kerja bukan masalah besar. Hanya saja, persoalan wilayah kerja harus ada musyawarah sebelum penetapan. Sebab, tidak sedikit tenaga kerja Komura yang berada di Muara Jawa. “Jadi tak ada saling klaim,” terangnya.

Wilayah Muara Jawa sudah lama menjadi mata pencaharian TKBM Komura. Sehingga bila ada pembagian wilayah, takut kehilangan pekerjaan adalah hal yang wajar. Namun, kini situasi kembali normal dan aktivitas Komura berlansung seperti biasa.

“Posisinya masih menunggu keputusan pusat seperti apa, ada baiknya duduk bersama membicarakan solusi terbaik,” terangnya.

VERSI PTB

Direktur Operasional PT PTB Ario Bandoro Saputro menegaskan, pihaknya tak ada sangkut paut dengan polemik permenhub itu. Selaku swasta, PTB tidak berwenang untuk mengusulkan seperti itu. Justru, menurut Ario, permenhub itu disusun sejak lama. “Kami hanya pengelola, tak berhak meminta, kami swasta,” kata Ario kepada Kaltim Post kemarin (29/3).

Menurut dia, tudingan yang menyudutkan PTB merupakan isu yang dibuat agar perusahaan itu disalahkan. Pekerjaan PTB tidak pernah menyinggung pihak Komura. “Kami hanya mengerjakan, yang kami kelola saja,” terang dia.

Posisinya PTB sebagai pengelola berada di wilayah Muara Berau dan Muara Jawa. Dua lokasi itu kalau ditugaskan, pihaknya siap mengerjakan. “Bukan terfokus di salah satu tempat saja. Di dua tempat kami mengelolanya,” urainya.

Dalam menyikapi permenhub itu, posisi PTB netral. Soal pembagian wilayah kerja itu merupakan wewenang pemerintah. “Bukan wewenang kami. Kami tak ada sangkut pautnya,” ungkap dia.

Disinggung soal apakah PTB milik mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Ario lantas tertawa. “Itu tidak benar. Hanya isu yang diembuskan. Dalam akta perusahaan tak ada Freddy Numberi. Kami berjalan sesuai prosedur. Tak ada yang instan,” tandas Ario.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY