Dampak Pelemahan Ekonomi, Bisnis Logistik Makin Lesu

0
405
Ilustrasi aktivitas bongkar muat pelabuhan. (Republika/Tahta Aidilla)

Jakarta – (suaracargo.com)

Upaya perbaikan sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui paket-paket kebijakan dinilai belum memiliki dampak signifikan terhadap bisnis jasa logistik. Bahkan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Johan mengatakan, dampak pelemahan ekonomi sudah dirasakan oleh jasa logistik sejak semester II 2015 sampai awal 2016.

“Dari sekitar 3.000 anggota ALFI, ada 15 perusahaan jasa logistik yang sudah lay off, khususnya di Jakarta, dengan jumlah tenaga kerja yang terkena dampaknya, yakni sekitar 200 orang, dan itu semua adalah UKM,” ujar Akbar di Jakarta, Senin (7/3).

Akbar menjelaskan, volume jasa logistik di pelabuhan juga cenderung menurun. Menurutnya, rata-rata volume tingkat kontainer di pelabuhan jika sedang tinggi bisa mencapai 7 tingkat. Namun, saat ini rata-rata hanya mencapai dua tingkat dan ini menunjukkan bahwa volume arus barang di pelabuhan menurun.

Menurut Akbar, secara keseluruhan, volume bisnis jasa logistik sudah menurun mencapai 40 persen. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha jasa logistik bisa tetap bertahan adalah dengan melakukan efisiensi jam kerja pegawai. Dengan demikian, dapat menghemat biaya uang makan dan transportasi.

“Kalau kuartal II 2016 masih seperti ini, bisnis jasa logistik akan semakin memburuk,” kata Akbar, seperti dilansir republika.co.id.

Jumlah perusahaan jasa logistik di seluruh Indonesia sangat banyak, yakni sebanyak 3.600 perusahaan. Di Jakarta terdapat saja 1.200 perusahaan. Akbar menambahkan, sebanyak 93 persen pelaku bisnis jasa logistik berada di skala kecil menengah atau UKM dan kurang dari 1 persen adalah perusahaan tetap yang biasanya dimiliki oleh asing.

Akbar mengatakan, bisnis jasa logistik bisa tertolong jika tender pemerintah bisa segera direalisasikan. Selain itu, ALFI juga meminta pemerintah agar tidak membuat regulasi yang memberatkan pengusaha jasa logistik. Salah satu regulasi yang dianggap memberatkan adalah adanya penerapan penalti 900 persen untuk biaya penyimpanan di hari kedua.

Peraturan ini dikeluarkan melalu surat edaran nomor HM.608/26/2/2/PTP-16 oleh Pelindo II pada pertengahan Februari 2016 lalu. Dalam surat tersebut, disampaikan adanya kenaikan tarif penumpukan peti kemas isi impor, peti kemas isi ekspor, dan kosong ekspor mulai 1 Maret 2016.

“Peraturan ini dibuat untuk memperbaiki dweling time, padahal masalah dweling time hanya menyumbang 10 persen dari seluruh masalah logistik di Indonesia. Masalah dweling time paling banyak ditemui untuk kegiatan ekspor-impor internasional. Padahal, biaya logistik yang paling tinggi ada di domestik dan ini yang seharusnya dibenahi,” ujar Akbar.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here