Dewan Pelabuhan Nilai Instruksi Presiden Masih Diabaikan

0
174
ilustrasi peti kemas (kompas.com/Heru Sri Kumoro)
ilustrasi peti kemas (kompas.com/Heru Sri Kumoro)

Jakarta – (suaracargo.com)

Dewan Pelabuhan Tanjung Priok memandang instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) dilecehkan para pemangku jabatan (stakeholder).

Sebab, berdasarkan kajian Dewan Pelabuhan Tanjung Priok ternyata pengelola terminal peti kemas masih tetap membiarkan kegiatan penumpukan di lini satu pelabuhan.

“Dwelling time di Priok ternyata tidak bisa turun juga. Faktanya beberapa hari ini masih banyak peti kemas impor yang baru bisa keluar pelabuhan diatas 5 hari bahkan 10 haripun masih banyak tidak terlayani atau mendekam di terminal JICT maupun TPK Koja,”ujar Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Capt. Subandi.

“Saya prihatin dengan kondisi dwelling time bukanya menurun setelah kepala negara marah, tapi tetap saja bahkan waktunya bertambah lama sampai 5,5 hari.” tambah Subandi seperti dilansir poskotanews.com.

Seharusnya, kata Subandi yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, seluruh stakeholder saling bahu membahu memperbaiki dwelling time di Pelabuhan Priok. Namun, kondisi ideal seperti itu sulit tercapai karena banyak pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penumpukan di lini satu pelabuhan..

Dia menyebutkan, operator terminal peti kemas sangat diuntungkan dengan semakin lamanya peti kemas menumpuk di container yard. Hal ini disebabkan semakin lama biaya penumpukan makin besar nilai rupiahnya.

Operator atau pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok sebaiknya lebih fokus menjalankan core businesnya melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas, bukan justu menghandalkan pendapatan dari biaya storage/penumpukan peti kemas.

Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas dibawah kordinasi Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk segera mengeluarkan barang/peti kemas yang sudah melewati batas toleransi waktu penumpukan sehingga target dwelling time rata-rata 4,7 hari bisa direalisasikan.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Bay M.Hasani mengatakan, pihaknya akan menjalankan dengan tegas Permenhub yang mengatur batas waktu penumpukan barang/peti kemas maksimal hanya 3 hari di lini satu pelabuhan jika aturan tersebut sudah resmi diundangkan.

Dirjen Hubla Kemenhub Bobby R.Mamahit mengatakan, Kemenhub sudah menyiapkan Permenhub yang mengatur batas maksimal waktu penumpukan 3 hari di Pelabuhan Priok. Sebelum di implementasikan beleid tersebut harus melalui pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham.

Saat ini di Pelabuhan Priok, terdapat empat pengelola terminal peti kemas ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY