DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Pelabuhan di Sulawesi

0
278
Ilustrasi/Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.  (tribunnews.com)
Ilustrasi/Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.
(tribunnews.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Anton Suratto, menegaskan beberapa poin yang dihasilkan DPR saat melakukan kunjungan kerja komisi di Makasar, Sulawesi Selatan. Diantaranya, percepatan Pengembangan pelabuhan Soekarno Hatta dan perluasan Pelabuhan Makassar telah digagas dari tahun 2006.

“Semuanya merupakan hal mendesak yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah Jokowi-JK. Karena proyek tersebut sudah menjadi bagian dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” kata Anton dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (10/12/2014) sebagaimana dilansir tribunnews.com.

Pria yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi PD itu menjelaskan kondisi di sana saat ini. Di pelabuhan Soekarno Hatta dan Makasar, selalu terjadi ketidakseimbangan antara kegiatan bongkar dengan pemuatan barang . “Bayangkan dalam satu tahun, arus barang masuk ke pelabuhan Soekarno Hatta mencapai 7,2 juta ton, sementara kegiatan muat berkisar pada kisaran 4,2 juta ton,” tuturnya..

Anton juga berharap, beberapa pelabuhan di daerah seperti Garokong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan bisa dijadikan pelabuhan penyangga pelabuhan Soekarno Hatta.

“Tentu utamanya dalam hal bongkar-muat barang. Dengan terelisasinya pengembangan pelabuhan Soekarno Hatta, maka untuk rencana jangka panjang, perluasan pelabuhan Garongkong akan mencapai 400-600 ha, bahkan masih bisa dikembangkan hingga 4000 ha dengan harapan bisa menjadi pelanuhan logistik International,” paparnya.

Lebih jauh, Anton mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan pelabuhan Soekarno-Hatta dan Makasar mencapai Rp 6 triliun, sedangkan Pelabuhan Garongkong LG akan menilai investasi sebesar Rp 3 triliun. “Karena itu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam tata kelola pendanaan baik pendanaan dari pusat maupun kerjasama dengan Investor asing. Selain itu Komisi V akan mengawasi dari sisi dampak lingkungan yang kemungkinan terjadi akibat dari rencana perluasan yang murni berupa reklamasi 100 ha dari total 250 ha,” tegasnya.

Rombongan Komisi V tersebut, selain melakukan tinjauan ke pelabuhan Soekarno Hatta dan Garongkong, juga melakukan tinjauan rencana pengembangan jalur Kereta Api (KA) Makasar-Parepare.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY