Dukungan Terhadap Gagasan Tol Laut Makin Meluas

0
409
Ilustrasi Pelabuhan (detik.com)
Ilustrasi Pelabuhan (detik.com)

Jakarta –  (suaracargo.com)

Dukungan atas gagasan tol laut makin meluas setelah Joko Widodo mengklarifikasi apa yang sebenarnya dimaksud dengan tol laut itu. Pada mulanya, sebagaimana dimuat majalah Bandar Media edisi Oktober 2014, banyak pihak menafsirkan gagasan pembangunan tol laut itu sebagai pembangunan infrastruktur berupa jalan tol di atas lautan sebagaimana pembangunan tol atas laut di Bali

Tol Laut yang dimaksudkan adalah kelancaran arus perjalanan kapal-kapal nasional dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia dan sebaliknya. Tol Laut yang dimaksud itu adalah, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, bukanlah jalan aspal di atas laut. “Tapi soal kelancaran parjalan perkapalan dalam akses dari ujung barat ke ujung timur dan ujung timur ke ujung barat, bolak balik” tegasnya.

Tol laut itu sendiri nantinya akan sangat mempengaruhi kemampuan daya beli dan keterjangkuan harga kebutuhan dan komoditas yang berlasku di tengah masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia, di mana harga-harga barang lebih tinggi dibandingkan harga-harga di kawasaan barat Indonesia. Sebagai contoh, harga semen di wilayah Indonesia timur harganya bisa sampai ratusan ribu rupiah per zak, sementara di wilayah barat hanya mencapai puluhan ribu.

Koordinasi dan Harmonisasi

Salah satu dukungan untuk program tol laut itu datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Lembaga ini mendukung penuh ide tol laut yang handak dibangun oleh Joko Widodo. Kadin menilai program tersebut cukup bagus dan realistis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, ada sejumlah catatan penting agar tol laut itu dapat dipergunakan secara maksimal.

Wakil ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, menyebutkan bahwa hal yang paling penting adalah menyamakan persepsi penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012, Pendulum Nusantara dan tol laut itu sendiri.

“Ini harus dilakukan harmonisasi agar ketiganya bisa berjalan efektif.” ujar Natsir dalam diskusi bisnis terkait tol laut di Menara Kadin Indonesia, jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/08) sebagaimana dikutip metrotvnews.com.

Kedua, persoalan konektivitas yang menghubungkan antarpulau, antarpelabuhan dan antarprovinsi. Untuk mengatasi persoalan itu, infrastruktur pelabuhan perlu dibangun terlebih dahulu agar dapat mempermudah lalu lalang kapal-kapal nasional.

“Ketiga, Kadin meminta pemerintah Jokowi – JK (Jusuf Kalla) menjalankan secara bersama dalam membangun infrastruktur tol laut ini. Jadi Kemenhub, Kemenperin serta Kemendag bisa saling berkoordinasi dan bersama-sama menerapkan efektifitas tol laut ini” ucapnya.

Yang keempat, kata Natsir, adalah membangun saranan penunjang galangan kapal agar industri kapal dalam negeri dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tanpa menunggu lama untuk bongkar muat kapal (dwelling time).

“Terakhir atau yang kelima, perlu adanya suatu lembaga pembiayaan bank/non bank/ multi finance/ untk membiayai industri berbasis maritim seperti industri perkapalan dan komponen perdagangan, kapal, usaha jasa/logistik” kata Natsir.

Sementara itu, pengamat dari Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung (ITB) Senator Nur Bahagia, mengatakan ide Presiden terpilih Joko Widodo membangun to laut harus direncanakan dengan matang dan didukung infrastruktur penunjang, keberadaan tol laut akan lebih efektif.

“Sebelum membangun tol laut, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi pelabuhannya. Karena, saat ini pelabuhan di Indonesia memakan waktu tunggu (dwelling time) lebih dari tiga hari” kata Senator.

Menurutnya, saat ini kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia masih kurang memadai karena memiliki tempat penampungan kapal yang terbatas. “Karena tempat terbatas di pelabuhan itulah yang membuat dwelling time menjadi lebih lama.” ujar dia.

Selain memperbaiki fisik pelabuhan, Senotar juga mengungkapkan bahwa kerja dair otoritas pelabuhan harus dimaksimalkan. Karena proses tunggu kapal di pelabuhan saat ini menyulitkan dan berbelit-belit.

Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada para pengusaha yang bergerak dalam bidang logistik agar dapat membeli kapal yang mumpuni. “Karena kapal-kapal kita sudah tua-tua, maka pemerintah harus memberikan insentif agar pengusaha domestik mampu membeli kapal, sehingga proses distribusi logistik menjadi mudah dan cepat” kata Senator.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here