Gubernur Aceh Nyatakan Komitmen Untuk Terus Tingkatkan Pelabuhan

0
445
Pelabuhan Malahayati (beritatrans.com)
Pelabuhan Malahayati (beritatrans.com)

Banda Aceh – (suaracargo.com)

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan fasilitas di semua pelabuhan laut di Aceh. Peningkatan fasilitas ini dimaksudkan untuk menarik para eksportir dan perusahaan pelayaran angkutan barang agar melakukan ekspor barangnya melalui pelabuhan di Aceh. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zaini Abdullah menanggapi laporan eksklusif Serambi edisi 30 Agustus dengan judul “Pelabuhan Aceh tak Berdenyut”.

“Contohnya, di Pelabuhan Malahayati Aceh Besar, tahun ini PT Pelindo sedang memasang satu unit alat bongkar muat peti kemas yang diimpor dari Jerman senilai Rp 43 miliar. Alat ini bisa bergerak untuk bongkar muat barang kontainer dari dalam kapal secara cepat,” kata Gubernur kepada Serambi, Selasa (1/9).

Zaini menjelaskan, keberadaan alat Harbour Mobile Crane (HMC) di pelabuhan Malahayati itu merupakan hasil desakan Pemerintah Aceh kepada Menteri Perhubungan. Berdasarkan laporan dari GM PT Pelindo I Perwakilan Malahayati Krueng Raya, Aceh Besar, Abrar, kepada Gubernur, sejauh ini sudah ada dua perusahaan yang telah mendaftar untuk menggunakan alat itu, yakni PT Semen Padang dan PT Lafarge.

PT Semen Padang akan melakukan pengepakan semen di silo (tempat penampungan) di Pelabuhan Malahayati Krueng Raya untuk dipasarkan ke Sumut. Pabrik semen yang berbasis di Lhoknga, PT Lafarge juga akan mengunakan Pelabuhan Malahayati untuk mengangkut semen ke Pulau Jawa dan pasar ekspor ke negara-negara ASEAN.

Masih mengutip laporan Abrar, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, saat ini PT Pelindo Krueng Raya juga sedang melakukan survei dan penjajakan ke berbagai produsen pangan di Jakarta, agar menggunakan Pelabuhan Malahayati Krueng Raya, untuk membawa barang ke Aceh. Di antara perusahaan yang sedang dijajaki adalah PT Boga Sari, distributor mobil, sepeda motor, dan alat bangunan lainnya.

“Kiat dan strategi yang dilakukan pihak manajemen PT Pelindo Krueng Raya itu, hendaknya diikuti oleh manajemen PT Pelindo di pelabuhan lainnya, seperti Krueng Geukueh Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Meulaboh, agar pelabuhannya bisa berdenyut,” ungkap Zaini, seperti dilansir Serambi Indonesia.

Gubernur juga meminta kepada pihak Dinas Perhubungan dan Disperindag Aceh, untuk terus melakukan komunikasi kepada Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, Bea Cukai, pengusaha eksportir di Aceh maupun luar Aceh, serta perusahaan angkutan kapal barang, agar menggunakan pelabuhan di Aceh untuk mengeskpor kopi, CPO, dan berbagai hasil alam Aceh.

“Program itu sangat penting sebagai persiapan pelaksanaan program tol laut yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk Aceh. Pada tahun ini dan tahun depan harus sudah berjalan. Upaya ini memang telah dilakukan PT Pelindo, dengan mengimpor crane HMC senilai Rp 43 miliar untuk Pelabuhan Malahayati Krueng Raya,” ujarnya.

Gubernur juga meminta manamejen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk mempersiapkan dermaga di Sabang sebagai tempat penimbunan minyak sawit atau CPO yang akan diekspor ke India, Cina dan negara lainnya. “Sabang sangat strategis dijadikan pintu ekspor CPO dari Aceh, daripada Belawan, Sumut,” ujar Gubernur.

Terpisah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh Safwan SE MSi mengatakan, pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh akan berusaha memperjuangkan insentif ke pemerintah pusat untuk memudahkan importir dan eksportir Aceh melakukan kegiatannya.
“Kita akan menanyakan ke Pemerintah Pusat, sejauhmana importir dan eksportir Aceh bisa mendapatkan insentif agar Pelabuhan Krueng Geukueh maju,” kata Safwan yang khusus datang ke Redaksi Serambi Selasa (1/9), untuk menyampaikan pernyataan ini.

Safwan juga mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Krueng Geukueh telah dituntaskan setelah digelar rapat koordinasi di kantor Pelindo I Krueng Geukueh pada Kamis (20/8). “Telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka mempercepat pengembangan ekspor- impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. Dalam rapat tersebut diambil beberapa kesimpulan, antara lain tidak ada aturan yang melarang ekspor-impor menggunakan kapal kayu asalkan kapal tersebut masih ‘laik laut’,” kata dia. Selain itu, kata Safwan, rapat juga menyimpulkan bahwa tidak ada perselisihan antara buruh di pelabuhan Krueng Geukueh dengan eksportir dan importir.

Menurut dia, peserta rapat hari itu, antara lain unsur eksportir, importir, Pelindo I Krueng Geukueh, koperasi TKBM, bea dan cukai Lhokseumawe, APBMI/LSM, INSA Lhokseumawe, Dishub Komentel Aceh, Dishub Aceh Utara, Disnaker Mobduk Aceh, Syahbandar Lhkseumawe, Disperindag Aceh, dan Disperindag Aceh Utara. Safwan juga meminta importir di Krueng Geukueh dapat terus melanjutkan kegiatannya tanpa perlu mendengar isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here