Hadapi Pasar Bebas MEA 2015, Pengusaha Minta Pemerintah Bentuk Free Trade Zone di Jakarta

0
422
Suasana aktifitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/9/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Suasana aktifitas bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (2/9/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta – (suaracargo.com)

Agar dapat bersaing dengan negara lain di pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti, pengusaha meminta pemerintah untuk menambah zona perdagangan bebas atau free trade zone di Indonesia. Pasalnya selama ini free trade zone yang diberlakukan di Batam, Kepulauan Riau, dianggap tidak berjalan dengan baik.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, free trade zone yang dibuat nantinya harus berdekatan dengan ibukota sehingga bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. “Maunya free trade zone ini yang dekat dengan pusat, seperti di Jakarta atau Surabaya. Yang di Batam kan tidak jalan, karena jauh. Minimal dua lah, satu dekat pelabuhan utama, satu dekat airport utama,” ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/10/2014), sebagaimana dilansir liputan6.com.

Dia juga menjelaskan bahwa adanya free trade zone di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura rupanya memberikan dampak pada perekonomian di negara tersebut. Pasalnya banyak barang-barang yang diimpor oleh Indonesia masuk melalui zona tersebut.

“Itu barangnya buat Indonesia semua. Kenapa tidak kita bikin di sini, sehingga kita yang suplai ke negara lain. Itu yang kita harapkan, bisa efektif agar negara kita bisa jadi sumbu logistik. Karena kita kan negara paling besar di ASEAN, masa barang-barangnya parkir di luar negeri,” lanjut dia.

Menurut Zaldy, free trade zone ini akan membuat nilai perdagangan akan meningkat naik karena barang yang biasanya parkir di negara lain akan berpindah ke Indonesia. Selain itu, keberadaan free trade zone ini juga dinilai akan membantu menurunkan biaya logistik di Indonesia.

“(Biaya logistik menurun) karena memang lokasinya sudah di Indonesia. Kita tidak perlu lagi dari Singapura atau Malaysia. Jadi secara bisnis logistik bertambah, Dan Kalau bisnis logistik bertambah bayar pajak dari pemerintah juga akan naik. Jadi ada dampak positif buat pemerintah,” katanya.

Untuk ketersediaan infrastruktur sendiri, Zaldy mengatakan bahwa hal tersebut sudah siap terutama di beberapa wilayah sehingga tinggal kemauan pemerintah untuk merealisasikannya. “Infrastruktur sebenarnya kita sudah siap. Tinggal mengenai lahan aja, apakah misalnya di Banten bisa menyediakan lahan untuk free trade zone airport di Cengkareng. Atau di Marunda, bisa menjadi salah satu tempat free trade zone,” ungkapnya.

Namun untuk bisa membuat free trade zone dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah terutama Kementerian Keuangan. Pasalnya adanya zona ini juga berpotensi mengurangi potensi pajak yang ada. “Karena selama ini barang-barang itu berada di luar negeri, padahal 60 persen itu kebutuhan untuk Indonesia. Kita harapkan ada perubahan kebijaksanaan dari Kemenkeu khususnya Bea Cukai untuk bisa membuat free trade zone, di Jakarta lah minimal,” tandas Zaldy.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here