Indonesia akan Adopsi Standar Kompetensi Logistik dari Australia

0
305
Ilustrasi aktivitas perusahaan logistik (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Ilustrasi aktivitas perusahaan logistik (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah menetapkan standar kompetensi kerja nasional bidang logistik dengan mengadopsi standar kerja dari negara Australia untuk lima bidang profesi logistik yang dituangkan dalam konvensi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang logistik.

Deputy Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri Eddi Putra Irawadi mengatakan, kelima bidang profesi itu yakni: warehouse operator, logistik administrative officer, warehouse supervisor, freight forwarder, dan supply chain manager.

“Standardisasi ke lima bidang profesi itu sudah disepakati oleh lima negara yakni Australia, China, Indonesia, Filipina dan Vietnam di dalam pembahasan negara-negara anggota APEC transport and logistics,” ujarnya saat membuka Konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang logistik, Rabu (11/11/2015).

Konvensi tersebut diikuti praktisi logistik, seluruh stake holder logistik, akademisi logistik dan asosiasi pelaku usaha al: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Depo Kontener Indonesia (Asdeki) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Kadin Jakarta Utara.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sertifikan lembaga sertifikasi profesi (LSP) dari BNSP kepada LSP Insan Prima yang didirikan oleh kerjasama tiga asosiasi bidang logistik yakni ALFI, Asdeki dan Aptrindo, serta kepada LSP Politeknis Pos Bandung.

Eddi mengatakan, oleh karenanya Pemerintah mengharapkan sumber daya manusia (SDM) penyedia jasa logistik untuk memenuhi standar kompetensi tersebut guna menghadapi persaingan bisnis logistik di tingkat global dan Asean.

Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sudah menjadi pasar tunggal sasaran dalam persaingan logistik di tingkat Asean tersebut mengingat jumlah penduduk dan market konsumsi masyarakat Indonesia yang potensial.

Namun, kata dia, kendati Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan pada awal 2016, sesungguhnya praktik liberalisasi industri dan logistik di tingkat Asean itu sendiri sudah terjadi sejak lama.

“Jadi MEA yang akan berlaku pada awal 2016 itu saya kira tidak perlu terlalu dicemaskan. Yang terpenting kita persiapkan diri kita dengan SDM yang mumpuni termasuk di bidang logistik. Sebab SDM Logistik itu merupakan kunci dalam memenangi persaingan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Eddi mengatakan, Pemerintah juga mendorong badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) agar lebih cepat memberikan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi profesi yang sudah dilaksanakan oleh asosiasi terkait bidang logistik.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih bergantung pada pertumbuhan Industrinya. Sehingga, ketika terjadi keterpurukan industri, pertumbuhan ekonomi tidak bisa mendorong daya saing produk tersebut.

“Sebab 55% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di supply oleh daya beli masyarakat dan konsumsi produk,” ujarnya, seperti dilansir solopos.com.

Persoalan klasik yang menjadi hambatan industri logistik di dalam negeri, kata dia, yakni 38% biaya yang harus dikeluarkan untuk proses birokrasi merupakan cost produksi, belum lagi masih adanya 1.400 lebih perizinan di Kementerian Perdagangan yang terkait bidang logistik.

10.000 SDM Logistik

Kepala BNSP Sumarna mengatakan, adopsi standar profesi pekerja logistik nasional dari Australia mengingat negara- negara di Asean lainnya juga melakukan hal yang sama.

“Konvensi ini juga dilakukan agar ada standar sehingga lembaga pendidikan yang terkait logistik di dalam negeri harus mengacu pada konvensi ini,”paparnya.

Sumarna mengatakan, hingga akhir Desember 2015, BNSP menargetkan mensertifikasi 120.000 tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan Standar Asean. “Dari jumlah itu, 10.000 diantaranya merupakan SDM Logistik,” ujarnya.

Direktur Luar Negeri dan Pendidikan DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Siti Ariyanti mengatakan, Sertifikasi kompetensi SDM logistik sangat menentukan keberhasilan pengelolaan bidang usaha logistik dalam era persaingan saat ini.

Ariyanti yang juga menjabat Dirut LSP Insan Prima itu mengatakan hingga kini ,sudah ada 4.000 SDM logistik yang terdaftar mengikuti sertifikasi profesi di LSP yang dikelolanya.

“Kita proaktif lakukan ke seluruh wilayah Indonesia, dan LSP ini bersifat terbuka,” ujar dia.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY