INSA Tidak Menyetujui Rencana Jepang dan China Kembangkan Angkutan Laut di Indonesia

    0
    210
    Kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni. (Tribun Lampung / Dedi Sutomo)

    Surabaya – (suaracargo.com)

    Indonesian National Shipowner Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia wilayah Surabaya menolak rencana investasi baru di sektor transportasi laut antarpulau dari Jepang dan Cina. INSA menilai, pelaksanaan rencana itu akan mengancam pertahanan dan kedaulatan bangsa. “Itu fatal, pasti tidak akan kami izinkan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang INSA Surabaya, Stenven Handry Lesawengen saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 Juni 2016.

    Menurut Stenveen, investasi asing untuk angkutan logistik yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia bertentangan dengan asas Cabotage. Asas Cabotage ditetapkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. “Cabotage ini bukan sekadar melarang atau memonopoli transportasi laut nasional, tapi juga sebuah integritas bangsa,” ujar dia.

    Kemarin, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengidentifikasi minat investasi baru dari Jepang dan Cina di sektor transportasi laut antarpulau untuk angkutan logistik. “Saya membayangkan ini seperti ‘angkot laut’ yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, khususnya angkutan logistik,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani.

    Stenven menegaskan, investasi yang disebut seperti ‘angkot laut’ itu bakal mematikan transportasi laut dalam negeri yang selama ini sudah memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Pelayaran dalam negeri,  kini memiliki kapasitas suplai armada yang lebih.

    Kapasitas armada nasional berjumlah kurang lebih 14.000 kapal. “Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan logistik nasional, baik untuk pulau-pulau kecil maupun ibukota provinsi, bahkan sampai Papua,” Stenven berujar.

    Stenven memperingatkan, selain Inpres nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran juga mengatur dengan jelas mengenai kapal asing. Pada pasal 8 disebutkan, kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

    Selain itu, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Dengan lahirnya prinsip ini, pemerintah mengharuskan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia atau memiliki kapal sendiri, serta menggunakan jasa anak buah kapal dalam negeri. “Tidak boleh ada tranportasi laut asing yang beroperasi di Indonesia,” ucapnya.

    Promo CSMCARGO Ramadhan
    BKPM akan mengawal minat Jepang dan Cina itu agar segera terealisasi. Franky optimistis investasi itu terealisasi dan dapat mendukung transportasi logistik di wilayah timur Indonesia. Dengan begitu, pengiriman logistik ke wilayah timur menjadi lebih cepat, menghemat waktu, dan menghemat biaya distribusi.

    Minat investasi dari dua negara itu bahkan serius. Salah satu investor sudah melakukan studi kelayakan investasi untuk transportasi laut antara Surabaya, Sorong, dan Jayapura.

    Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

    NO COMMENTS

    LEAVE A REPLY