Jika Pelabuhan Tidak Jadi Dibangun, Pemkab Indramayu Akan Legowo

0
190
Lokasi Cilamaya (kompas.com)

Pemerintah Kabupaten Indramayu akan bersikap legowo jika pelabuhan pengganti Cilamaya urung dibangun di Kabupaten Indramayu. Terlebih lagi, proses alih fungsi hutan lindung di wilayah yang merupakan calon lokasi pelabuhan ke hutan produksi akan memakan waktu.

“Silakan saja jika Subang yang menjadi pengganti Cilamaya, tapi kami bertekad ingin membangun pelabuhan internasional, bukan untuk kepentingan Jepang saja,” kata Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu Susanto, Selasa (5/1/2016).

Akan tetapi, Susanto menegaskan, proses perencanaan sudah matang dan tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat. Dia sendiri menilai, Indramayu layak menjadi pelabuhan utama lantaran memiliki banyak kemudahan.

Selain itu, letak Indramayu sangat strategis, seperti dekat dengan akses pintul tol di Kecamatan Cikedung dan sejumlah stasiun kereta api yang dapat menunjang.

“Selain mendukung BIJB, letak Indramayu juga mendukung kawasan industri di Jabodetabek yang sudah mulai jenuh,” ucapnya, seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

Pemkab Indramayu juga sudah berkoordinasi dengan Perhutani dengan melakukan survei dan cek kedalaman laut, ungkap Sutanto. “Lahan pun sudah bisa dipakai setelah ada perubahan status dari hutan lindung menjadi hutan produksi, tapi masih menunggu keputusan pemerintah pusat,” ucapnya.

Kendati pemerintah pusat tidak mendukung pelabuhan utama tersebut, dia bertekad akan membangun pelabuhan logistik dan industri. Dia mengklaim, proyek itu mendapat dukungan dari banyak investor, salah satunya Asosiasi Logistik Se-Indonesia yang siap mengambil alih pembangunan pelabuhan tersebut.

“Swasta lebih memilih transportasi laut karena dinilai aman, lebih tepat waktu, dan hemat biaya, ” katanya.

Dia menyebutkan, proses pembangunan pelabuhan logistik itu akan memakan waktu empat tahun. “Saya harap dalam dua tahun bisa selesai,” katanya.

Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu Wawan Irawan menegaskan, tidak terpengaruh oleh pengganti Cilamaya adalah Patimban Kabupaten Subang. “Yang pasti kami tawarkan ke pemerintah pusat karena ini seiring dengan program Jokowi yang akan membangun 24 pelabuhan,” ujarnya.

Wawang menjelaskan, Indramayu memiliki visi ke depan mengenai pelabuhan sejak lama. Hanya, momentum saja yg bersamaan dengan isu pelabuhan pengganti Cilamaya. “Apakah Indramayu layak atau tidak (visible) itu tergantung kajian kementerian,” tuturnya.

Wawang menganggap pemerintah pusat lebih bijak dalam menilai mana yang layak dan tidak. Pihaknya hanya menawarkan bahwa Indramayu punya potensi untuk dibangun pelabuhan karena sudah memiliki kajian oleh konsultan pada 2010 dan sudah ada perda rencana tata ruang wilayah.

“Namun, jika ternyata menurut pusat Indramayu tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah dipaksakan yang penting telah berikhtiar dengan didukung kajian,” katanya.

Mengenai alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang cukup memakan waktu, dia menilai hal itu harus didiskusikan dengan lembaga pengambil kebijakan yaitu kementerian.

“Kita juga enggak mau tabrak rambu-rambu yang memang salah. Tapi, kalau memang masih bisa kita diskusikan dan tidak melanggar aturan kenapa tidak itu kita diskusikan,” ucapnya.

Jika kajian dari aspek agraria tata ruang dan alih fungsi, semua persiapan sudah matang. Pihaknya siap memperjuangkan proyek ini asal tidak bertentangan dengan hukum.

Terkait dengan kemungkinan ditawarkan kepada investor, Wawang enggan berspekulasi. “Ya itu nanti. Kita penuhi saja dulu regulasinya agar jangan bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY