Kalangan Akademisi Menilai Pengembangan Dry Port Perlu Didukung Regulasi Pemerintah

0
996
Cikarang Dry Port. (Foto: Jababeka)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kalangan akademisi menilai, optimalisasi pelabuhan darat (dry port) perlu didukung oleh regulasi pemerintah yang tepat sebagai acuan implementasi di lapangan. Tanpa regulasi, optimalisasi peran dry port tidak akan bisa dimaksimalkan untuk menopang pembenahan sistem logistik nasional.

Pakar logistik dan akademisi dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) Senator Nur Bahagia menjelaskan, optimalisasi peran dry port dalam pembenahan sistem logistik nasional selama ini belum bisa berjalan karena tidak didukung regulasi yang tepat. “Selama ini masih diserahkan pada mekanisme pasar bebas, tanpa dukungan regulasi, sehingga belum optimal peran dari dry port,” ujar dia di Jakarta, Senin (7/11).

Kondisi itu, menurut Senator, berbeda dengan Thailand yang sangat peduli dengan pengembangan konsep dry port. Bahkan, regulasi pemerintah Thailand untuk pengembangan dry port dibuat setingkat perdana menteri untuk memberikan dampak yang lebih luas guna membenahi sistem logistik di negara tersebut.

Senator menjabarkan, konsep pengembangan dry port di Indonesia sebenarnya mencontoh konsep yang berkembang di Thailand. Peran dry port ditujukan untuk melancarkan arus barang di pelabuhan laut yang cenderung over capacity. “Di sisi lain, terjadi efisiensi dengan adanya dry port, dibanding mesti membangun pelabuhan laut yang mahal dan butuh waktu lama,” ujar dia, seperti dilansir beritasatu.com.

Dia mengakui bahwa pihaknya pernah membahas usulan optimalisasi peran dry port dalam menunjang sistem logistik nasional ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Ekonomi, dan Bappenas. “Namun, masalah logistik ini kan multidisiplin sehingga perlu lembaga tinggi negara seperti Presiden yang mampu menyatukan kementerian teknis,” kata dia.

Di sisi lain, kalangan asosiasi logistik menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggalakkan pemberantasan pungutan liar (pungli) mesti dibarengi dengan upaya optimalisasi pelabuhan darat (dry port) yang menopang arus ekspor-impor. Pasalnya, pemberantasan pungli berpotensi meningkatkan waktu tunggu dan bongkar muat kontainer (dwelling time), sehingga perlu optimalisasi dan sinergi antara pelabuhan laut (sea port) dan pelabuhan darat (dry port) yang berada di kawasan industri.

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Jawa Barat (Jabar) Trismawan Sanjaya menilai, dengan kebijakan pemberantasan pungli, ada potensi waktu bongkar muat akan menjadi semakin lama. “Logikanya, pungli berperan sebagai pelumas untuk mempersingkat dwelling time. Begitu pungli ditertibkan, dwelling time berpotensi naik. Pemanfaatan pelabuhan darat ini sangat penting karena membantu kelancaran arus ekspor-impor kepada industri,” ujar dia.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY