Kalangan Pengusahan Pelayaran Siap Kelola 12 Pelabuhan Pemerintah dan BUMN

0
234
Tumpukan kontainer yangdi terminal peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. - JIBI/Nurul Hidayat

Jakarta – (suaracargo.com)

Kalangan pengusaha pelayaran tertarik untuk mengelola 12 pelabuhan milik pemerintah maupun badan usaha milik negara. Partisipasi swasta dalam pengelolaan pelabuhan diharapkan bisa mengurangi dominasi pengelolaan oleh BUMN maupun pemerintah.

Ketua DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmeilita Hartoto mengatakan Kementerian Perhubungan membuka peluang pengelolaan kepada perusahaan swasta sejalan dengan rencana pelepasan pengelolaan 20 pelabuhan kepada pihak ketiga.

Saat ini sudah ada empat pelabuhan yang dikelola pihak ketiga melalui skema kerja sama pemanfaatan, yakni Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Waingapu.

Sementara itu, beberapa pelabuhan yang ditawarkan kepada perusahaan pelayaran nasional antara lain Pelabuhan Baubau, Pelabuhan Tahuna, dan Pelabuhan Tobelo. Ketiga pelabuhan tersebut saat ini berstatus tidak diusahakan,

“Kami ingin diikutsertakan mengelola pelabuhan [milik] Kemenhub maupun BUMN dan siap berkolaborasi,” jelasnya kepada Bisnis.com di Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (11/3/2018).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dengan adanya pengelolaan pelabuhan oleh pihak ketiga –baik swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik negara (BUMN) — kualitas pelayanan bisa ditingkatkan di samping negara bisa berhemat hingga Rp1 triliun.

Negara bisa berhemat karena biaya investasi untuk pengembangan aset dan operasional bakal ditanggung pihak ketiga yang menjadi pengelola. Selain itu, negara juga tetap mendapat kontribusi dari pengelolaan pelabuhan.

Di lain pihak, operator pelabuhan milik negara mengusulkan penyetaraan tarif antara yang dipungut oleh negara dengan tarif komersial yang dibanderol operator.

Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Iwan Sjarifuddin mengatakan tarif yang tidak seragam membuat pelayanan menjadi tidak baku. Dia menyebut, sejumlah tarif yang dipatok PNBP lebih rendah dari tarif komersial. Namun dia juga tak menampik ada tarif PNBP justru lebih tinggi dari tarif komerial.

“Kami ingin tarif jadi kesatuan, single tariff saja karena ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa,” ujarnya.

Secara umum, Pelindo IV tahun ini akan menerapkan tarif paket atau all in tariff. Iwan menggambarkan, pemilik kapal membayar sejumlah tarif untuk sejumlah jasa di pelabuhan, mulai dari kapal bersandar hingga kapal keluar dari pelabuhan.

Tarif paket akan lebih murah dibandingkan dengan tarif ala carte di mana pengguna jasa membayar terpisah untuk setiap tarif.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here