Keamanan Kapal dan Pelabuhan akan Diproritaskan hingga Tingkat I

0
49
ilustrasi penanganan peti kemas

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah akan memprioritaskan keamanan kapal dan fasilitasi pelabuhan secara nasional berada pada tingkat keamanan satu (1) atau normal. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 003/12/4/DJPL-18 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. Ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) dan Peraturan Menteri Perhubungan No 134/ 2016 Pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt Jhonny R Silalahi menga takan, Direktur Jenderal Per hubungan Laut Kemenhub selaku regulator kepelabuhanan bertanggung jawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia.

”Tingkat keamanan secara nasional bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan keamanan mari tim yang terjadi secara nasional ataupun setempat. Juga, akan dilakukan evaluasi setelah enam bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan,” ujar Jhonny.

Dia juga mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan bahwa seluruh pelabuhan di Indonesia aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak 2004.

”Pada 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran,” kata Jhonny, seperti dilansir okezone.com.

Prestasi Indonesia tersebut bertolak belakang dengan daftar yang dikeluarkan Joint War Committee (JWC). Lembaga non-government di London yang terdiri atas wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA) ini masih me masukkan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa secara konsisten pemerintah akan menerapkan asas cabo tage di sektor pelayaran nasional. Dia beralasan, sebagian besar transportasi laut domestik dilayani oleh kapal berbendera asing yang menyebabkan usaha angkutan pelayaran nasional terpuruk.

Ketua Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto menegaskan, pelaksanaan asas cabotage berkaitan dengan pertahanan negara.

Penulis: Ichsan Amin/Koran Sindo
Editor: M. Nahar

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here