Kebijakan Pemerintah Perbolehkan PT Pos Indonesia Urusi Logistik

0
980
Ilustrasi truk pos logistik (lowongankerja15.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah akan melakukan sejumlah penyesuaian untuk mendukung Paket Kebijakan ke-14 tentang E-Commerce. Salah satu kebijakan yang akan disesuaikan adalah membuat PT Pos Indonesia (Persero) turut melayani logistik untuk transaksi perusahan-perusahaan e-commerce.

“Revitalisasi, restrukturisasi, dan modernisasi PT Pos Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Perkonomian Darmin Nasution saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Kamis, 10 November 2016.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia hanya melayani pengantaran surat. Dengan penambahan fungsi PT Pos Indonesia tersebut, perusahan-perusahaan e-commerce yang belum memiliki jasa logsitik sendiri bisa menggunakan PT Pos Indonesia sebagai rekan bisnis demi menekan biaya yang harus dikeluarkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, fokus PT Pos Indonesia bukan lagi pengantaran surat, melainkan logistik. Namun, dia menambahkan, bukan berarti jasa pengantaran surat lantas dihilangkan.

“Jangan lupa, 25 persen Pendapatan Domestik Bruto kita direfleksikan oleh logistik. Sehingga logistik ini menjadi penyebab tidak efisiennya ekonomi di Indonesia,” ujar Rudiantara menegaskan.

Rudi menyakinkan bahwa reposisi PT Pos Indonesia tidak akan menghambat logistik milik e-commerce sendiri. Bahkan, kata Rudi, sejumlah perusahaan e-commerce masih ragu apakah akan membuat logistik sendiri.

“Ada satu logistik e-commerce yang punya skala ekonomi besar, maka harganya relatif lebih murah. Kalau sekarang masing-masing katakanlah marketplace memliki logistik sendiri, ongkosnya akan mahal,” ujarnya, seperti dilansir tempo.co.

Penulis: Itsman MP
Editor : M. Nahar

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here