Kemenhub: 300 Kapal Antre Mau Masuk ke Priok, Dwelling Time Jadi Lambat

0
351

Jakarta – (suaracargo.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk membenahi waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jokowi meminta agar bulan Oktober nanti, Dwelling Time berkisar antara 3-4 hari.

Terkait masalah dwelling time ini, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby Mamahir mengungkapkan, arus keluar masuk barang di Priok memang sangat padat. Tak hanya di darat, kapal-kapal yang mau bersandar di terminal Priok harus antre cukup lama.

“Pengamatan dari udara. Di area Pelabuhan Priok ada sekitar 300 kapal yang mau masuk di area Priok,” kata Bobby, pada Acara ngobrol bareng soal pelabuhan, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2015).

Padatnya lalu lintas kapal tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada pengaturan ketat untuk kapal bongkar muat. “Sekarang bagaimana kapal datang tepat waktu dan cepat dilayani,” ujarnya, seperti dilansir detik.com.

Selain dari sisi laut yang sangat padat, Bobby juga menjelaskan sisi darat. Ia menyoroti sisi infrastruktur jalan. Jalan akses keluar masuk Pelabuhan Priok saat ini sudah sangat padat. Akibatnya, kondisi tersebut merembet ke dalam pelabuhan.

“Priok di dalam pelabuhan lancar, tapi jalan di luar pelabuhan nggak tertata baik. Pelabuhan akan stuck (macet). Sekarang ini masih terjadi, karena pembangunan akses jalan di luar pelabuhan belum selesai,” ujarnya.

Belajar dari ini semua, Bobby menilai pelabuhan sebagai satu kesatuan sistem. Bila sisi laut macet, hal itu berpengaruh pada proses bongkar muat di dalam pelabuhan. Hal sama akan terjadi saat akses jalan di luar pelabuhan yang sangat padat.

“Angkutan laut nggak tertata baik, kapal nggak ada, pelabuhan nggak jalan. Pelabuhan nggak jalan maka logistik nggak lacar,” tuturnya.

Selain Bobby, hadir juga pada acara diskusi yang diadakan oleh Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Universitas Indonesia antara lain Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino, Praktisi Hukum yang juka eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah, Ahli Tata Hukum Kurnia Toha, Ahli Tata Negara Hamid Chalid dan Ketua Umum KADIN Suryo B. Sulistiyo.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here