Kemenhub Diminta Realistis Soal Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

0
323
peta Cilamaya (kompas.com)
peta Cilamaya (kompas.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Ketua DPP Partai Demokrat, Khotibul Umam Wiranu, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersikap lebih realistis dalam merencanakan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

“Menhub harus realistis dari kajian ekonomi maupun dampak serta kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan ini,” paparnya, Jumat (28/11/2014), sebagaimana dilansir okezone.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Khotibul menanggapi obsesi Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya.

Menurut Khotibul, dalam memilih lokasi pembangunan pelabuhan internasional, Kemenhub harus menanggalkan ego sektoralnya. “Kajian dari seluruh Departemen Kemaritiman serta Angkatan Laut, khususnya kajian Alur Laut Kemaritiman Indonesia (ALKI) harus diperhatikan,” tandasnya.

Khotibul juga menambahkan, ALKI, sudah mempunyai kajian kemaritiman, termasuk tempat yang layak untuk pelabuhan internasional. “Pembangunan itu penting, tapi perlu diminimalisir dampaknya. Memang perlu investor dari luar, sejauh tidak merugikan, pembangunan kemaritiman itu perlu,” tandasnya.

Sementara itu, pakar pangan yang juga tokoh Khatolik Karawang, Y Susanto, menyesalkan kebijakan Pemkab Karawang yang menurutnya tidak memiliki grand design pembangunan. Penyesalan itu disampaikan menyusul kebijakan yang cenderung berpihak pada industrialisasi yang massif tanpa mampu memproteksi masyarakatnya yang berkultur agraris dan nelayan.

“Proteksi terhadap lahan pertanian di Karawang sangat lemah. Intervensi industri manufaktur dan otomotif sangat tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Sementara masyarakatnya tidak dipersiapkan dari segi pendidikan maupun keterampilan kerja,” tandasnya.

Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, menurut Susanto, akan semakin memarginalkan masyarakat petani dan pesisir di Karawang.

“Penyusutan lahan dari 94 ribu hektare menjadi 90 ribu hektare dalam lima tahun terakhir membawa banyak bencana. Dari banjir sampai lemahnya ketahanan pangan,” ujarnya.

Ditinjua dair sisi pendapatan, sebagian masyarakat Karawang memang tidak mengalami gangguan yang signifikan. Hal itu dikarenakan para buruh tani kemudian beralih menjadi buruh pabrik. Namun, peralihan itu, menurutnya Susanto, hanya terjadi pada sebagian masyarakat yang memang mendapat pendidikan selaras dengan kualifikasi industri.

Susanto juga berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang prorakyat dan tidak hanya melihat keuntungan sesaat. Sebab, jika tidak dilakukan kajian mendalam, pembangunan Pelabuhan Cilamaya bisa melahirkan konflik sosial yang krusial.

“Saat ini masyarakat lokal Karawang sudah terpinggirkan. Apalagi jika menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang, di mana persaingan semakin ketat karena datangnya pekerja dari berbagai negara,” tandasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here