Kemenhub Kaji Pengelolaan Penyerahan Pelabuhan dan Bandara Pada Swasta

0
253
ilustrasi pelabuhan (industri.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa mereka masih mengkaji rencana pengambilalihan pelabuhan yang dikelola satuan kerja di bawah Unit Pelaksana Pelabuhan Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengatakan, pihaknya akan mendorong pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi dikelola BUMN maupun swasta dengan catatan layak secara komersial. ”Kami setuju dan tentu akan kami dorong. Namun, tentu itu harus layak secara komersial. Artinya, pelabuhan itu bisa mandiri pada akhirnya,” kata Sugihardjo di Jakarta.

banner-csm-atas

Menurut dia, pelabuhan dan bandara yang berpotensi mendatangkan keuntungan bagi negara bisa dikelola oleh operator BUMN seperti Pelindo maupun Angkasa Pura. Syaratnya, status pelabuhan atau bandara milik negara tersebut harus diubah dari Badan Layanan Umum menjadi komersial. ”Tentu ada skemanya. Artinya, bisa saja dikerjasamakan dengan sistem bagi hasil atau sewa. Namun, itu ditinjau lagi atau dibahas bersama BPK maupun BPKP,” ungkapnya, seperti dilansir okezone.com.

Dia menambahkan, selama ini pelabuhan maupun bandar udara (bandara) di bawah satuan kerja Kementerian Perhubungan memang masih mendapatkan anggaran dari APBN. Anggaran tersebut diberikan dalam rangka mendorong agar pelabuhan maupun bandara tersebut bisa mandiri, termasuk memberikan pelayanan yang lebih murah kepada pengguna jasa.

”Kalau toh nanti dialihkan ke Pelindo atau Angkasa Pura untuk bandara tertentu di bawah pengelolaan Kemenhub, itu bisa saja. Tinggal dicari skemanya, apakah berupa pembagian hasil atau bagaimana. Itu tergantung hasil kajian nanti. Sebab, selama ini baik bandara atau pelabuhan di bawah satuan kerja Kemenhub itu targetnya bukan komersial,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengungkapkan, pengalihan pengelolaan pelabuhan maupun bandara kepada operator BIUMN bisa saja dilakukan. Namun, dia menggarisbawahi bahwa pengelolaan pengalihan tersebut harus layak. ”Artinya, ya harus pelabuhan atau bandara yang betulbetul sudah menguntungkan. Itu bisa saja. Tinggal mengacu pada undang-undang. Misalnya tetap membayar konsesi dan sebagainya,” ucap Cris.

Sebagai informasi, BUMN saat ini diarahkan untuk mengelola pelabuhan maupun bandara dengan tujuan efektivitas. PT Pelindo II misalnya menyatakan ketertarikannya untuk mengelola sejumlah pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya Pelabuhan Sentete, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Linau, serta Pelabuhan Batam.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY