Kemenhub Resmikan 21 Pelabuhan di Maluku dan Maluku Utara

0
263
Foto: dok. Kemenhub /detik.com

Ambon – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meresmikan 21 pelabuhan di Kepulauan Maluku. Pelabuhan ini tersebar di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono secara simbolis meresmikan 21 pelabuhan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti pada tanggal 30 Mei 2016 di Terminal Penumpang PT Pelabuhan Indonesia IV, Ambon, Maluku. Peresmian pelabuhan itu juga dihadiri oleh Direktur Kenavigasian Bambang Wiyono, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sugeng Wibowo, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Raymond Sianturi, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon Haikal Marasabesi, beserta sejumlah pejabat terkait dan stakeholder.

Dalam sambutannya, Tonny menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur pelabuhan khususnya di wilayah Timur Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah timur yang cenderung masih tertinggal. Sehingga, dengan adanya pembangunan ini, disparitas harga antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat ditekan serendah mungkin.

“Dengan tercapainya konektivitas daerah-daerah terpencil, terdalam dan terisolir di wilayah kawasan timur Indonesia maka pertumbuhan ekonomi dapat berkembang serta mampu menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri yang memacu pemerataan sosial secara menyeluruh,” ujar Tonny Budiono dalam siaran pers yang dilansir detik.com, Senin (30/5/2016).

Pelabuhan yang diresmikan pengoperasiannya terdiri dari 8 pelabuhan di Provinsi Maluku, yaitu Pelabuhan Batu Merah, Pelabuhan Upisera, Pelabuhan Lirang, Pelabuhan Seira, Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Wolu, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Damar serta 13 pelabuhan di Maluku Utara antara lain Pelabuhan Babang, Pelabuhan Pigaraja, Pelabuhan Saketa, Pelabuhan Pasipalele, Pelabuhan Wayauwa, Pelabuhan Pelita, Pelabuhan Busua, Pelabuhan Gita, Pelabuhan Kedi, Pelabuhan Subaim, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Manitingting dan Pelabuhan Falabisahaya.

Sebelumnya, Kemenhub juga telah melakukan percepatan dan merampungkan pembangunan fasilitas pelabuhan pada 91 pelabuhan di Indonesia dan siap untuk dioperasikan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan ini telah mengacu sistem pembangunan transportasi yang berorientasi pembangunan secara nasional, lokal dan kewilayahan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi laut.

Adapun dari 91 lokasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang tersebar pada 17 provinsi ini, sebanyak 80 lokasi pelabuhan dibangun di wilayah Indonesia Timur dan sebanyak 11 pelabuhan dibangun di wilayah Indonesia Barat. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah timur yang cenderung masih tertinggal dibanding wilayah barat.

Sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan peresmian 91 infrastruktur pelabuhan tersebut, sebanyak 55 pelabuhan telah diresmikan dalam kurun waktu bulan April hingga Juni tahun 2016.Jakarta – (suaracargo.com)

Waktu bongkar muat dari barang turun ke kapal sampai keluar pelabuhan (dwell time) untuk peti kemas atau barang impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur masih berkisar 5-6 hari.

Berdasarkan data PT Pelindo III (Persero), kontribusi terbesar penyebab lambatnya dwell time di pelabuhan itu ada di proses pre customs clearance atau terkait perizinan. Selama Bulan Januari-April 2016, pre customs berkontribusi 3-4 hari dari total angka dwell time di Pelabuhan Perak, tertinggi berada di Bulan Januari.

Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto menjelaskan, di sisi pre customs, pada umumnya para importir belum mengurus izin-izin saat barang tiba di pelabuhan. Padahal, proses pre customs bisa lancar bila dokumen impor yang diperlukan telah diurus oleh importir jauh-jauh hari sebelum barang tiba di pelabuhan. Izin ini bukan dikeluarkan oleh Pelindo III sebagai operator, melainkan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Perdagangan.

“Pre clearance banyak (berkontribusi ke dwell time), umumnya importir enggan urus izin. Mereka urus izin saat barang datang. Padahal di pelabuhan ada izin online,” kata Edi kepada detikFinance, Minggu (29/5/2016).

Tak hanya itu, proses bongkar muat di Perak juga sedikit terhambat karena petugas dari unsur Karantina Kementerian Pertanian hingga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan belum bisa standby 24 jam. Padahal, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak berlangsung selama 24 jam non stop setiap hari tanpa hari libur. Pelindo III tidak bisa memindahkan barang tanpa adanya persetujuan dari pihak Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk barang-barang impor seperti Karantina atau Bea Cukai.

“Mereka (layanan petugas Bea Cukai dan Karantina) nggak 24 jam. Kalau layanan terminal peti kemas (Pelindo III) 24 jam,” tambahnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY