Kepala BKF Kemenkeu: Pemerintah Tak Dapat Andalkan

0
321
ilustrasi pembangunan infrastruktur (koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Pemerintah tak bisa mengandalkan APBN untuk merealisasikan proyek infrastruktur. Pasalnya, dana untuk memoles infrastruktur selama 5 tahun itu mencapai Rp 5.500 triliun.

“Kemampuan infrastruktur sampai 5 tahun setahun yah rata-rata Rp 300 triliun, itu buat infrastruktur banyak sekali. Artinya sampai 5 tahun itu baru Rp 1.500 trilun,” Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

“Sementara kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun untuk 5 tahun. Sementara kemampuan kita terbesar hanya Rp 300 triliun,” lanjut Suahasil, seperti dilansir inilah.com.

Kata Suahasil, porsi pembiayaan yang berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) lewat penyertaan modal negara (PMN) dan juga skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dapat mengakali minimnya sumber dana infrastruktur pemerintah.

“Caranya gimana, harusnya dorong agar BUMN lalukan aset leveraging. Kalau kasih ke BUMN dileverage dulu, itu akan yang diputar, kedua logika swasta. Beberapa proyek bisa lebih cepat. Murni swasta. Hanya lewat tax holiday itu bisa dilakukan. Jadi bangun infastruktur di atas 1 triliun bisa minta tax holiday,” katanya.

Oleh karena itu, kata Suahasil, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan pendanaan dari negara. Negara tidak akan mampu mendanai infrastruktur sepenuhnya, meski sudah mengalihkan anggaran subsidi. “Mesti ada pendanaan lain, BUMN dan swasta bisa diajak dalam hal ini,” tandasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here