Ketika Presiden Jokowi Mengalihkan Jalur alternatif Pelayaran Internasional Melalui Selat Lombok

0
319

Makbul Muhammad
Direktur Maritime ReasearchInstitue (MARIN Nusantara)
Alumni JurusanTeknikPerkapalanUniversitasHasanuddin

Menalar perspektif geopolitk dari rencana pemerintah Indonesia tentang pengalihkan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka ke jalur alternatif melalui alur lintas kepulauan Indonesia 2 (ALKI) yakni Selat Lombok dengan alasan akan semakin padatnya trafik di Selat Malakadan resiko kemungkinan tabrakan dank emacetan di selat tersibuk di dunia itu. Kebijakan ini juga diharapkan oleh pemerintah mampu merangsang pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Selat Lombok memang tidaklah semainstream Selat Malaka yang di lalui lebihdari 90.000 kapal tiap tahunnya,   namun selat ini tidak kalah pentingnya bagi pelayaran internasional karena posisinya ikut serta menghubungkan pelayaran samudera Hindia dan Samudra Pasifik, dengan kebijakan ini maka peran Indonesia akan semakin aktif sebagai penghubung samudra hindia dan samudra pasifik jika pemerintah Indonesia berani melakukan perubahan jalur alternatif pelayaran internasional ini.
banner-csm-atas
Kebijakan pergeseran jalur pelayaran internasional ini seolah sangatlah teknis, namun kebijakan ini sangatlah strategis dan mengandung unsur geopolitik, karena ini adalah bagian dari pelaksanaan skema poros maritim Indonesia yang selama ini masih belum terlihat jelas konsepsinya.

Respon Internasional

Bukanlah perkara mudah untuk mengambil keputusan sautu negara yang berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara lain, apalagi kebijakan tersebut berpotensi merugikan suatu negara tertentu niscaya akan ada resistensi dunia internasional dari kebijkan tersebut.

Misalnya, Singapura adalah negara yang selama ini meraih banyak keuntungan dari jalur pelayaran di Selat Malaka. Dengan memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Malaka, Singapura mampu menopang ekonomi negaranya dengan jasa maritim pelabuhan transit (transfer logistik) senilai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Maka paling memungkinkan negara dengan julukan negeri singa itu akan resisten dengan kebijakan ini, karena ini menyangkut masa depan ekonomi negerinya.

Terobosan untuk menyiasati lamanya waktu pelayaran internasional juga datang dari negara tetanggga Thailand dengan isu tentang pembangunan terusan Kra, yang ketika dilaksanakan maka jalur perdagangan dunia dari samudra Hindia menuju laut Tiongkok Selatan dan Samudra Pasifik tanpa melewati Selat Malaka.

Terusan Kra digagas dengan alasan akan mempersingkat waktu pelayaran hingga lima hari karena mengurangi jarak berlayaran sekitar 1.200 km. Saat ini, pembangunan terusan Kra kembali digagas oleh pemerintah Thailand dan akan mendapat bantuan dari Rusia atau Tiongkok untuk mendanai terusan tersebut. Nah, jika terusan ini dibangun maka akan berimplikasi juga bagi Indonesia, karena jalur perdagangan dari Eropa Samudra Hindia ke LTS dan Samudera Pasifik tidak lagi melewati Selat Malaka atau jalur baru yang digagas oleh Presiden Joko Widodo yakni ALKI 2.

Poros Baru

Menurut saya, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah skema baru Indonesia dalam kontek s geopolitik perspektif maritim. Skema ini harusm engedepankan kepentingan nasional Indonesia di panggung internasional. Poros ini menentukan bagaimana respon Indonesia tentanglaut Tiongkok Selatan, Samudera Pasifik, Samudera Hindia yang secara geografis ketiga lautan tersebut berbatasan dengan negara Indonesia.

Perkembangan poros maritim dunia kontemporer ini telah dihimpun oleh tiga negara yaitu; Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim (JSM) yang mencoba membangkitkan kembali histori perdagangannya dengan menggalang kembali kerjasama dengan negara-negara yang dilintasioleh JSM termaksud negara Indonesia. Poros kedua adalah AmerikaSerika(AS) dengan poros transpasifik partner ship (TPP) yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi AS di pasifik dengan mambangun poros aliansi berbasis samudra.  TPP merupakan aliansi perdagangan yang dipimpinoleh AS dengan instrumentnya adalah konektivitas perdagangan lintas negara dalam bentuk pasar bebas.

Kedua poros ini jelas mempunyai misi untuk meluaskan pengaruh ekonomi politik negara penggalang untuk mengikuti skemanya yakni AS dan Tiongkok. Karena jika suatu negara mengintegrasikan dirinya ke dalam poros ini makak ebijakan negara tersebut harus seirama dengan kebijakan JSM dan TPP.

Poros ketiga adalah Indonesia dengan poros maritim dunia. Poros ini masih sekedar wacana, namun ini bisa terlaksana ketika pemerintah Indonesia telah mengkonsepsikan dan mengaktualisasikan skema ini dan mempunyai kekuatan untuk menggalang negara-negara di dunia masuk ke dalam poros tersebut. Tentu kita tidak naïf bahwa visi ini akan terlaksanan secepat mungkin, namun harus segera dimulai dan skemanya bagaimana visi besar ini bisa terlaksana. Basis terlaksananya poros baru ini sangat mungkin, dengan melihat letak geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudera Pasifik dan penghubung benua Asia dan Australia maka Indonesia harus maksimal memanfaatkan posisi strategis ini,serta Indonesia salah satu negara kaya di dunia dengan sumber daya alamnya, maka anugerah ini bisa menjadi syarat bangsa Indonesia melaksanakan visi sebagai poros maritim dunia.

Politik Maritim Bebas Aktif

Antara poros JSM dan poros TPP memang telah mengajak Indonesia untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan porostersebut, di Samudra Hindia digalang oleh Tiongkok untuk mengsinergikan poros maritim dunia dengan JSM, dan di Samura Pasifik di galang oleh AS untuk bergabung di TPP dan Indonesia pada tahun 2015 telah menyatakan bergabung dalam TPP.

Dengan realitas perkembangan dua poros tersebut yang begitu massif-nya menggalang negara-negara untuk ikut serta, apakah Indonesia akan ikut serta ke dalam dua poros tesebut, atau pemilih salah satu poros, atau bahkan memilih jalan progresif dengan melakukan kontraskema dari kedua poros tersebut dengan mengusung poros yang independenyakni Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Maka menjadi penting untuk Indonesia konsisten melaksanakan politik luar negeri berbasis maritim yang bebas aktif dalam implementasi poros maritimnya. Ini agar Indonesia bisa membuat skema baru yang lebih berdaulat tanpa digalang oleh kedua poros tersebut.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY