Komisi IV akan Selesaikan Kisruh Konsesi Pelindo II

0
199
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Wakil ketua Komisi VI DPR, Farid Al Fauzi menilai telah terjadi salah kaprah terhadap istilah ‘Konsesi’. Pengunaan istilah ‘konsesi’ kurang tepat bila diterapkan dalam kerjasama Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

“Setelah kami pelajari sejarahnya, hubungan Pelindo II dan Hutchison lebih tepat dikategorikan sebagai kemitraan. Nah, bisa jadi ini cuma salah kaprah sehingga menyebabkan munculnya tudingan adanya pelanggaran terhadap UU Pelayaran 2008?. Jelas Farid saat ditemui di ruang kerjanya (07/09/15).

Politisi asal Partai Hanura ini menyayangkan pihak Kementerian Perhubungan yang terkesan membiarkan terjadinya salah kaprah berlanjut. Padahal, pihak kemenhub adalah ‘leading sector’ pelaksanaan UU Pelayaran tersebut.

“Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan tentang ini. Pada prinsipnya, persoalan ini jangan sampai merugikan BUMN kita”. Ujar Farid, seperti dilansir jurnalmaritim.com

Secara terpisah, hal senada disampaikan pengamat pelayaran dari Namarin (National Maritime Institute), Siswanto Rusdi. Menurutnya, saat JICT dibentuk yang berlaku adalah UU Pelayaran No 21/1992, yang tidak mengatur secara jelas mengenai konsesi.

Siswanto menjelaskan, istilah konsesi baru dikenal dalam UU Pelayaran Nomor 17/2008. Namun, undang-undang ini juga tidak tegas mengatur penyesuaian terhadap sistem konsesi. Selain itu, ada pasal dalam UU Pelayaran 2008 yang mengakui semua bentuk pengusahaan pelabuhan yang sudah berjalan.

“Jadi, saat itu secara substansi yang memperoleh ‘konsesi’ adalah Pelindo II, bukan PT JICT. Pelindo II menugaskan PT JICT untuk mengoperasikan Terminal Petikemas 1 dan 2. Itu sudah masuk ranah manajemen Pelindo II. Nah pada saat UU Pelayaran 2008 diberlakukan, Pelindo II merasa tidak perlu melakukan penyesuaian karena memang undang-undang sudah mengakui”. Jelas Siswanto.

Sebelumnya (02/07/2015), usai RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Serikat Pekerja (SP) JICT, wakil ketua Komisi VI Azam Azman menuding perpanjangan konsesi JICT oleh Dirut Pelindo II RJ Lino kepada Hutchison melanggar UU Pelayaran Nomor 17 tahun 2008.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI Achmad Hafizh Tohir menegaskan pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran konsesi JICT. Salah satunya, dengan segera membentuk panja (Panitia Kerja) untuk mengevaluasi perpanjangan konsesi JICT secara komprehensif.

Sementara SP JICT dalam RDP saat itu, berpendapat bahwa konsesi asing di JICT saat ini tidak ada urgensinya. Tahun 1999 JICT diprivatisasi karena saat itu negara butuh dana. Perpanjangan dengan HPH dinilai merugikan negara.

Sepanjang catatan redaksi, kisah JICT dimulai pada tahun 1999. Pemerintah saat itu melalui kementerian BUMN memprivatisasi UTPK (Unit Terminal Peti Kemas) yang merupakan divisi di bawah Pelindo II yang mengoperasikan terminal kontainer 1 dan 2.

UPTK ditransformasikan menjadi perusahaan terpisah dan diberi nama PT. JICT. Selanjutnya, 51% saham PT JICT dijual ke Hutchison, dan 49% tetap dimiliki oleh Pelindo II. Jangka waktu dalam skema privatisasi tersebut adalah 20 tahun. Artinya, saat mencapai 20 tahun dapat diperpanjang atau divestasi.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY