Komisi V DPR RI Temukan Jalur Lintas Pelabuhan Bahaur Palangkaraya Rusak

0
77
Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Kalimantan Tengah. (DPR RI/republika.co.id)

Palangkaraya – (suaracargo.com)

Peninjauan Komisi V DPR RI menemukan bahwa Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur–Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur di beberapa titik kondisinya rusak parah karena amblas.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/4) lalu, seperti dalam siaran persnya.

“Status akses jalan sepanjang 80 kilometer ini adalah jalan provinsi, kami berharap Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan statusnya menjadi jalan nasional strategis, sehingga layak untuk angkutan orang dan barang,” jelas politikus F-PKS itu.

Ia menambahkan bahwa Pelabuhan Bahaur saat ini cukup representatif sebagai pelabuhan ferry yang menghubungkan Kalteng dengan Jawa Timur melalui Pelabuhan Paciran. Namun demikian, pihaknya akan menunggu lebih dahulu hasil studi komprehensif dari Kemenhub, hasilnya nanti akan menjadi bahan rekomendasi untuk Dinas PU dan Bina Marga yang akan mengerjakan.

“Masyarakat mohon bersabar karena butuh waktu setidaknya tiga bulan untuk merampungkan hasil studi. Perkiraan sementara dibutuhkan anggaran Rp 200-250 miliar untuk membangun akses sepanjang 40 kilometer jalan ke lokasi Pelabuhan Bahaur yang terkoneksi dengan sembilan kabupaten,” ungkap Sigit, seperti dilansir republika.co.id.

Politikus dapil Jawa Timur itu juga berharap agar hasil kajian dan semua dokumen pendukung segera dirampungkan. Hal itu bertujuan agar proses pembahasan anggaranya bisa dimasukkan pada Agustus mendatang sehingga masuk pada RAPBN 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Rachman Arief Dhienaputra saat paparan di depan Tim Kunker Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalteng mengharapkan pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemda dan pemkab atau pemkot. “Ke depan dalam setiap pembahasan pembangunan infrastruktur jalan di Pemkab kami ingin ada juga perwakilan dari Pemda yang hadir agar hasilnya terintegrasi,” harap Arief.

Pihaknya menekankan bahwa berbagai infrastruktur yang dibangun (seperti pelabuhan) harus didukung oleh akses jalan. Di Kalteng jalan nasional mencapai 2.000 kilometer (km) dengan 64 ruas jalan. “Jalan lintas selatan sebagai jalur logistik utama, kondisinya cukup mantap. Sementara jalur lingkar tengah belum terlalu padat dan perlu perbaikan dibeberapa titik,” tutupnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here