Komisi VI DPR Tinjau Pembangunan Pelabuhan Dermaga Utara Batam

0
377
Achmad Hafisz Tohir (politik.news.viva.co.id)
Achmad Hafisz Tohir (politik.news.viva.co.id)

Batam – (suaracargo.com)

Dalam rangka masa sidang ke-1 Tahun Sidang 2014-2015, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Badan Pengusahaan Batam, Senin 1 Desember 2014.

Dalam kunjungannya tersebut Komisi VI DPR RI antara lain meninjau pembangunan proyek dermaga utara Batu ampar Batam dan ke pelabuhan minyak Kabil serta ke pelabuhan dermaga Sekupang.

Sebagaimana dilansir dari news.viva.co.id, Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Achmad Hafisz Tohir, mengatakan bahwa Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusi dewan dalam rangka melakukan pengawasan program dan kebijakan pemerintah.

Politisi PAN, Achmad Hafisz, menambahkan bahwa kawasan Batam sesuai dengan PP No 46 Tahun 2007 telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam jangka waktu 70 tahun. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini meliputi Pulau Batam, Pulau Tomton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Barias beserta gugusannya.

Hafisz mengemukakan, sesuai dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2007, telah ditentukan bahwa di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Hafisz juga mengatakan bahwa, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai pihak yang pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki visi untuk menjadi pengelola kawasan, tujuan inventasi terbaik di Asia Pasifik.

“Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BP Batam harus memiliki misi untuk menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia menjadikan Batam sebagai kawasan investasi yang berdaya saing internasional, dan menyediakan sumber daya organisasi yang profesional,”ujarnya.

Peran BP Batam sendiri akan semakin penting terutama terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Pada saat pemberlakuan MEA tersebut, peluang investasi akan terbuka semakin besar. “Namun perlu diingat bahwa tantangan dalam era ekonomi terbuka ASEAN tersebut juga semakin besar,”kata Hafisz.

Ketua Komisi VI DPR ini mengharapkan Komisi VI dapat memperoleh gambaran secara langsung dari jajaran BP Batam yang ada. Gambaran yang dibutuhkan adalah mengenai perkembangan usaha, permasalahan, beserta upaya pemecahannya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah strategi dan rencara BP Batam untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here