Kontribusi Swasta Terkait Infrastruktur di Indonesia Diprediksi Sulit Untuk Naik

0
362
ilustrasi pelabuhan (sumatera.bisnis.com)
ilustrasi pelabuhan (sumatera.bisnis.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kontribusi swasta terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia diprediksi sulit mengalami peningkatan.

Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengatakan, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur selama 5 tahun ke depan ialah Rp4.796 triliun.

Dari total kebutuhan dana tersebut, dia menyatakan pihak swasta berkontribusi sebesar 36% atau Rp1.751 triliun. Sedangkan pemerintah akan berkontribusi sebesar 40%, dengan kewajiban pendanaan Rp2.760 triliun, dan peran BUMN sebesar 20% dengan konstribusi pendanaa Rp1.066 triliun.

“Target konstribusi swasta sebesar 36% itu mengharuskan pemerintah untuk mencari komitmen pendanaan dari swasta Rp300 triliun per tahunnya,” kata Bastary di Jakarta, Senin (30/3/2015), sebagaimana dilansir okezone.com.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk meningkatkan kontribusi swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur diprediksi sulit untum direalisasikan. Hal itu disebabkan karena masih adanya beberapa proyek yang belum jelas kesiapannya dan hilangnya kepercayaan pihak swasta kepada pemerintah karena adanya sejumlah proyek KPS yang dibatalkan implementasinya.

“Untuk mencapai 36% saja sulit, apalagi untuk meningkatkan kontribusi swasta yang langka sekali bisa terjadi,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pemerintah tetap berupaya menggenjot peran swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah diterapkannya perizinan satu pintu bagi para investor melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penyederhanaan birokrasi, dan jaminan hukum.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.38/2015 yang mengatur tentang pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS. Berdasarkan penjelasannya, poin penting yang diatur dalam Perpres tersebut adalah adanya perluasan cakupan terkait jenis proyek yang akan ditawarkan dengan skema KPS.

“Kita harapkan berbagai upaya ini sudah bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun ini. Sehingga di tahun kedua, ketiga dan seterusnya hanya tinggal implementasi saja,” imbuhnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here