Kriteria Perusahaan Investor PLB

0
383
ilustrasi pusat logistik berikat (sentananews.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Keuangan menetapkan syarat dan kriteria bagi perusahaan yang ingin mengajukan permohonan sebagai pengelola atau penyelenggara kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB).

Salah satu syarat yang ditetapkan Kemenkeu adalah hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang boleh menjadi pengelola PLB.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pengelolaan Kawasan Pusat Logistik Berikat, yang terbit 31 Desember 2015 dan berlaku efektif per 31 Januari 2016.

Dalam beleid tersebut, sebagaimana penjelasan yang dilansir situs CNN Indonesia, penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.

Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang memang bertugas mengawasi.

Permohonan tersebut harus diajukan oleh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta Authorized Economic Operator (AEO) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here