Masterplan Pembangunan Pelabuhan Muarajati Belum Diterima Pemkot Cirebon

0
338
Pelabuhan Cirebon (fajarnews.com)

Cirebon – (suaracargo.com)

Wali Kota Cirebon, H. Nasrudin Azis mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon belum menerima masterplan reklamasi untuk pengembangan aeral Pelabuhan Muarajati Cirebon, dari PT Pelindo II/International Port Corporation (IPC).

Padahal, perluasan aeral pelabuhan seluas 50 hektare itu direncanakan akan dilaksanakan awal tahun ini. “Hingga saat ini saya belum belum menerima masterplan dari pihak PT Pelindo, terkait rencana pengembangan Pelabuhan Cirebon itu,” kata Azis kepada “FC”, Sabtu (2/1).

Azis mengatakan, dari informasi yang ia terima, pengembangan Pelabuhan Cirebon menjadi pelabuhan peti kemas seperti pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Mas, Semarang akan mulai dilakukan pada Juni mendatang. Menurutnya, sebelum melakukan groundbreaking, PT Pelindo II harus melaporkan kepada Pemkot, terkait rencana strategis pengembangan Pelabuhan Cirebon.

Azis mengatakan, hal-hal yang perlu ditempuh PT Pelindo II yakni, melakukan visibility study (studi kelayakan, red) perizinan AMDAL, dari kementerian yang bersangkutan. “Untuk masalah perizinan, PT Pelindo harus menyelesaikan perizinan ke kementerian langsung, dan ketika ada reklamasi pelabuhan, PT Pelindo harus memperhatikan warga sekitar,” katanya, seperti dilansir fajarnews.com.

Secara terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya mengatakan, PT Pelindo wajib melaporkan segala dokumen perizinan pengembangan Pelabuhan Cirebon. Jika proses perizinan belum dilakukan dan belum mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan, maka PT Pelindo II tidak bisa memulai pengembangan reklamasi pelabuhan.

“Apabila rencana pengembangan pelabuhan itu akan dilakukan di Juni mendatang, maka sudah seharusnya dari pihak PT pelindo segera melaporkan masterplan kepada Pemkot Cirebon, karena pembangunan pelabuhan itu berdampak pada masyarakat,” kata Imam.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pihak PT Pelindo II wajib memberikan proteksi jaminan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar, apabila pembangunan pelabuhan sudah dilakukan. Jangan sampai, setelah ada pengembangan pelabuhan, lanjut Imam, warga sekitar pelabuhan justru tidak diperhatikan.

Apalagi, setelah pelabuhan Cirebon dikembangkan, maka banyak perusahaan asing dengan kapal-kapal besar berlabuh di Cirebon, sehingga dapat menjadi pesaing berat bagi perusahaan lokal. “PT Pelindo II harus memberikan proteksi bagi penduduk lokal, terutama membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar,” kata Imam.

Sebelumnya, Manager Operasional PT Pelindo II, Yosianis Marciano mengatakan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan visibility studies,t masterplan yang disodorkan oleh PT Pelindo II terkait reklamasi tahap awal nanti. Site plan sedang dikaji oleh Kemeterian Perhubungan (Kemenhub), dan tinggal menunggu persetujuan.

“Untuk perizinan AMDAL dan sebagainya, kami pun sudah disiapkan. Karena izin AMDAL baru boleh diterbitkan jika master plan reklamasi pelabuhan sudah dikaji dan disetujui Kemenhub,” katanya

Menurutnya, pengembangan dan keberadaan Pelabuhan Cirebon, bukan dimaksudkan sebagai pengganti pelabuhan Cilamaya, Karawang. Namun, menurut kebutuhan saat ini pelabuhan di Indonesia harus dikembangkan, pelabuhan tersebut akan dijadikan pelabuhan sebagai penguatan ekonomi poros maritim.

Dikatakannya, untuk reklamasi pantai tahap awal di aeral Pelabuhan Cirebon, pemerintah menganggarkan sekitar Rp1 triliun lebih. Pengembangan tersebut dimulai pada awal 2016 hingga 2018 (tahap I), berupa perluasan aeral hingga 50 hektare, untuk tahap ke-2 dilakukan di tahun 2020, selusa 150 hektare.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here