Megaproyek JSS Tidak Akan Dilanjutkan Pemerintahan Baru

0
301
Kendaraan pengangkut barang menjejali dermaga III Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (27/9/2012), mengantre untuk menyeberangi perairan Selat Sunda. Jalur penyeberangan Selat Sunda ditempuh selama 2,5 jam, dengen waktu operasi kapal selama 24 jam. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Kendaraan pengangkut barang menjejali dermaga III Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (27/9/2012), mengantre untuk menyeberangi perairan Selat Sunda. Jalur penyeberangan Selat Sunda ditempuh selama 2,5 jam, dengen waktu operasi kapal selama 24 jam. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Jakarta – (suaracargo.com)

Peluang megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tampaknya tidak akan ada pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ada dua hal utama yan menjadi pertimbangan Presiden untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.

“Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. Beliau khawatir dampaknya pada dua hal,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, Jumat (31/10/2014) petang, sebagaimana dilansir tribunnews.com.

Pertama, kata Adrinof, JSS dikhawatirkan bakal mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Andrinof menjelaskan bahwa Selat Sunda adalah salah satu jalur penyeberangan terpadat.  Meski memang masih banyak kekurangan kinerja, namun sebaiknya jangan dimatikan begitu saja.

“Kalau dimatikan dan malah tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” kata dia.

Sebaiknya, lanjut Andrinof, yang perlu diperbaiki adalah pelayanan ataupun kinerja pelayaran di penyeberangan Selat Sunda. Perbaikan yang dimaksud misalnya dengan menambah armada penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya.

Adapun pertimbangan kedua tak berlanjutnya pembangunan jembatan itu adalah perihal ketimpangan. Menurut Andrinof, alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan, justru membuat megaproyek yang menambah ketimpangan.
“Katanya pemerataan, tapi kita bikin megapoyek yang membuat ekonomi terkonsentrasi di barat. Kita harus berhenti berfikir paradoks,” ucap Andrinof.

Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga menyebutkan yang juga disadari Presiden Jokowi adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih nimin. Backlog atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.

“Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya backlog itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau rakyat banyak?” papar Andrinof.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here