Mengapa Para Pengusaha Logistik Khawatir Pada Asing

0
395
ilustrasi jasa pengiriman barang (maritimedia.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Setelah pemerintah meluncurkan paket Kebijakan Ekonomi X, benarkah pemangku kepentingan sektor logistik khawatir pada asing?

Tentu saja sebagian besar pelaku usaha logistik khawatir dengan kebijakan itu. Chief Marketing Officer PT Bina Sinar Amity (BSA Logistics) Johannes M Situmorang adalah salah satu yang mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut.

Dia menilai paket kebijakan yang salah satu isinya adalah tentang penanaman modal asing (PMA) untuk industri cold storage dari 67% menjadi 100% tidak memihak kepada pelaku usaha logistik dalam negeri.

Johannes mengeluhkan respons pemerintah dalam menanggapi persaingan global yang justru tidak mengutamakan penguatan bisnis pelaku usaha lokal.

Menurutnya, sumber daya manusia di Indonesia tidak kalah dengan SDM asing. Oleh karena itu, pemerintah tak seharusnya memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada pelaku usaha asing. Terlebih lagi jika pemerintah tak bisa memastikan apakah pengusaha logistik asing tersebut berani berinvestasi jangka panjang ataukah hanya investasi jangka pendek.

“Saya merasa dengan kebijakan ini, pemerintah tidak memberikan stimulus positif bagi pelaku usaha nasional, misalnya untuk cold storage saja apakah menurut pemerintah pebisnis logistik dalam negeri tidak bisa mengoperasikannya jadi harus didatangkan pihak asing,” tuturnya, pekan lalu.

Tak hanya itu, dia menilai pemerintah tidak melihat realitas perilaku perusahaan asing ke Indonesia. Johannes menuturkan pelaku usaha asing jarang berinvestasi sampai dengan 100%. Alasannya sederhana, pebisnis negeri seberang tak memahami situasi geografis, sosial, dan politik di Indonesia. Hal itu menjadikan pebisnis asing mau tidak mau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun mesin bisnis yang baru.

Dia menilai langkah itu ditempuh perusahaan asing karena mereka masih butuh mitra lokal. “Barulah setelah perusahaan mereka besar, partner lokal ini dilepas. Begitulah pola perilaku mereka yang tidak bagus dan kebijakan pemerintah ini sia-sia, terlalu terburu-buru,” ungkapnya, seperti dilansir industri.bisnis.com.

Dia mengimbau pemerintah mengkaji ulang regulasi tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi bisnis logistik. Dia pun sangat berharap pemerintah bisa merevisi persentase tersebut menjadi lebih ideal ke porsi awal yang hanya 67%.

Pendapat Johannes itu ternyata sejalan dengan hasil jejak pendapat Supply Chain Indonesia (SCI) yang merekomendasikan perlunya revisi paket Kebijakan Ekonomi X.

Dalam paket kebijakan yang diluncurkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, sektor logistik mengalami peningkatan besaran modal asing untuk tiga bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage naik menjadi 100%.

Jajak pendapat SCI mencatat sebanyak 82,4% responden menilai kebijakan tersebut melemahkan atau sangat melemahkan daya saing perusahaan lokal untuk bidang usaha distributor dan pergudangan. Sebanyak 70,6% responden juga memberi pendapat yang sama untuk bidang usaha cold storage.

Chairman SCI Setijadi menilai paket Kebijakan Ekonomi X ternyata mengundang penolakan dari banyak pihak, terutama para pelaku dan pihak berkepentingan dalam sektor logistik. “Menurut SCI, kebijakan tersebut cenderung memudahkan para pemain asing dan di sisi lain tidak mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Hasil survei ini juga menunjukkan adanya ketakutan pelaku usaha lokal pada perusahaan asing yang masuk ke Indonesia karena perusahaan asing biasanya sangat kuat dalam permodalan, teknologi, dan jaringan.

Tak heran jika kebijakan tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat, atau bahkan mematikan pelaku usaha logistik lokal yang masih tergolong UMKM. “Kami merekomendasikan perubahan atas kebijakan tersebut karena peningkatan investasi tidak perlu dilakukan dengan meningkatkan porsi kepemilikan asing tersebut,” sambungnya.

SCI menilai porsi kepemilikan asing yang diatur dalam paket sebelumnya cukup ideal karena membuka investasi asing tetapi mendorong pula investasi lokal dengan pola kemitraan. Dalam pola kemitraan tersebut pemerintah harus mendorong proses alih teknologi perusahaan asing kepada perusahaan lokal.

Bila pemerintah ingin mendorong investasi lokal, ada sejumlah cara yang menurut SCI bisa ditempuh salah satunya dengan mempermudah permodalan dan perizinan, serta memberikan insentif fiskal misalnya bea masuk, bea keluar, insentif pajak.

Hal lain yang menurut SCI perlu dibenahi adalah penurunan suku bunga kredit perbankan karena di Indonesia saat ini masih tinggi, yaitu 12,86%. Suku bunga ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain misalnya Malaysia 6,85%, Filipina 6.86%, dan Thailand hanya 7,10%.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here