Menhub: BUMN, BUMD dan Swasta Kini Bisa Kelola Bandara dan Pelabuhan

0
67
Menhub Budi Karya Sumadi (sumeks.co.id)

Jakarta – (suaracargo.com)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan swasta, bakal bisa mengelola pelabuhan dan bandara. Pengelolaan itu dimungkinkan melalui skema Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja sama Operasional (KSO). Hal itu, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam rangka mengefektifkan APBN.

“Dengan adanya kerja sama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan,” ujarnya belum lama ini. Presiden ingin membuat APBN efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan.

Selain itu lanjut, kerja sama tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah. Apalagi saat ini menurutnya, Pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir. “Dengan kita melakukan kerja sama tersebut, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil,” jelasnya, seperti dilansir indopos.co.id.

Budi Karya mencontohkan, Bandara Tanjung Karang. Menurutnya, setiap tahunnya Kemenhub keluarkan anggaran untuk perawatan, belanja, dan lainnya. Namun, income yang didapat kecil. “Untuk itu, dengan adanya kerja sama dengan swasta, maka dana APBN dapat dialokasikan ke bandara dan pelabuhan lain,” ujarnya.

“Range terbesar di Bandara Tanjung Karang dan Bandara Sentani. Di sana APBN kita 50 miliar. Nanti kita akan dapat 10 sampai 20 miliar, artinya negara akan hemat 70 miliar,” imbuhnya. Salah satu contoh bentuk kerja sama yakni MoU antara KSOP Bima dan KSOP Waingapu dengan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Fungsi-fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo 3, sedangkan fungsi-fungsi keamanan tetap dilakukan oleh Kemenhub. Proses serah terima tersebut menurutnya harus legal. “Karena harus ada kepastian hukum bagi kita untuk mengalihkan anggaran ke tempat lain dan bagi BUMN dan swasta untuk melakukan investasi selama 30 tahun. Bisa dibayangkan 30 tahun yang akan datang aset itu bermanfaat sekali,” pungkasnya.

Sementara ity, Berdasarkan data per 5 September 2017, terdapat 20 pelabuhan dan 10 bandara yang telah diusulkan untuk dikelola BUMN/D dan swasta. Ke-20 pelabuhan tersebut di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke. Sedangkan bandara yang diusulkan di antaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY