Menhub MInta BPKP Kaji Pelabuhan-Pelabuhan yang akan Dikerjasamakan untuk Tentukan Nilai Konsesi

0
151
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (KOMPAS.com/Sabrina Asril)
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (KOMPAS.com/Sabrina Asril)

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kajian atas pelabuhan-pelabuhan yang akan dikerjasamakan.

Dengan adanya review itu, kata Jonan, nilai konsesi bisa ditentukan. “Karena ada pelabuhan yang secara komersial itu baik dan ada yang tidak. Tarifnya itu berbeda-beda tidak bisa disamakan,” ujar Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/11/2015), sebagaimana dilansir kompas.com.

Mantan Dirut KAI itu juga mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian konsesi dengan Pelindo I, III, dan IV, maka secara resmi negara sudah menugaskan Pelindo menjadi operator pelabuhan.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomer 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Otoritas Pelabuhan Kemenhub bertindak sebagai regulator.

Adapun tugas BPKP sendiri menghitung lama masa konsesi dan tarif kondisi tersebut. Jonan sendiri sudah menelepon Kepala BPKP terkait tindaklanjut konsesi.

Dia meminta agar kajian dilakukan sesegera mungkin. Khusus untuk pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan Terminal Maksar New Port Peti Kemas, Kemenhub sudah menyepakati nilai konsesi sebesar 2,5 persen.

Angka itu pula manjadi nilai minimal konsesi pelabuhan dan angkanya bisa setiap saat berubah sesuai dengan perkembangan pelabuhan.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY