Menko Rizal Ramli: Pungutan Resmi Untuk Cegah Pemerasan di Pelabuhan

0
311
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)
ilustrasi pelabuhan (koran-sindo.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli memiliki cara untuk mencegah pemerasan di pelabuhan. Salah satu cara yang dia miliki adalah dengan memberlakukan pungutan secara resmi di pelabuhan.

“Dari hal kecil cari data, importir sudah dapat kesulitan. Lebih baik dikenakan tarif daripada diperas oknum di pelabuhan. Contoh mafia kecil, untuk dapat data kontainer bayar dulu, kalau tidak dipersulit, maka sistemnya harus diperbaiki,” kata Rizal, ketika ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Ia menjelaskan, dengan adanya dana segar yang masuk dari pungutan resmi tersebut, nantinya akan ada dampak kepada perbaikan fasilitas komputer yang ada di pelabuhan. Pungutan itu nantinya diharapkan juga memberi dampak positif kepada sistem yang ada di masa-masa mendatang.

Selain itu, Rizal mengungkapkan, pihaknya juga akan memangkas banyaknya izin kementerian agar proses waktu bongkar muat (dwelling time) tidak lagi menjadi sumber pendapatan bagi kementerian terkait.

“Soal izin, dari 124 izin dari 20 kementerian dan lembaga (K/L) maka akan kita potong jadi sepertiga, karena semakin ribet, jadi sumber pendapatan,” jelas dia, seperti dilansir metrotvnews.com.

Ia berpendapat, jika hal tersebut bisa dipermudah, proses dwelling time tidak akan lama seperti yang sudah terjadi saat ini. “Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Kemenperin saja sudah ada 44 izin barang impor. Hal ini dinilai sudah tidak benar. Saya minta tolong potong sepertiga izin,” pungkasnya.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here