Organda Pungut Iuran dari Pengemudi Angkutan Barang

0
302
PETUGAS Organda Kabupaten Majalengka sedang memungut uang karcis kepada salah satu awak angkutan yang melintas di ruas jalan Kadipaten-Jatitujuh-Indramayu. Uang pungutan terhadap angkutan barang yang melintas ke wilayah tersebut sebagian dipergunakan untuk upah pemungut sebagian lagi disetor kepada Organda Kabupaten Majalengka.* (pikiran-rakat.com / Tati Purnawati)
PETUGAS Organda Kabupaten Majalengka sedang memungut uang karcis kepada salah satu awak angkutan yang melintas di ruas jalan Kadipaten-Jatitujuh-Indramayu. Uang pungutan terhadap angkutan barang yang melintas ke wilayah tersebut sebagian dipergunakan untuk upah pemungut sebagian lagi disetor kepada Organda Kabupaten Majalengka.*
(pikiran-rakat.com / Tati Purnawati)

Majalengka – (suaracargo.com)

Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Majalengka lakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan raya di sejumlah daerah di Majalengka. Alasan pengumpulan uang itu adalah untuk membangun gedung kantor DPC Organda.Pungutan tersebut di antaranya dilakukan di ruas jalan Kadipaten-Jatitujuh-Indramayu, tepatnya di antara Desa Babakan dan Kadipaten serta di Jatitujuh depan Sasak Beureum

Di dua lokasi tersebut, setiap harinya ada dua orang petugas pemungut. Mereka mengenakan pakaian seragam organda dengan rompi hijau. Di tempat pemungutan tersebut terdapat plang bertuliskan POKJA KKU ANGKUTAN BARANG dengan huruf kapital. Kedua petugas menyetop setiap kendaraan angkutan barang sambil menyerahkan karcis yang di buat DPC Organda. Para pengemudi angkutan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000 kepada para petugas tersebut.

Pada setiap karcis tersebut tertera tulisan “iuran anggota organda KKU angkutan barang”. Di karcis itu juga ditulis dasar pungutan yang dikenakan terhadap angkutan antara lain SK Mentri Perhubungan RI No KP.1/AJ.001/Phb 89 tentang Organda, SK gubernur No 551.2/SK 264-BINSAR/90, ADART Organda serta kesepakatan antara pengusaha dan pengemudi angkutan barang.

Di bagian bawahnya ditulis “kompensasi” yang siap diberikan pihak organda terhadap pemilik atau awak angkutan, di antaranya siap membantu mengurus surat-surat kendaraan, mengurus pelanggaran yang dilakukan anggota, membantu ketika anggota mengalami kecelakaan serta membantu ketika kendaraan anggota mogok di jalan.

Ketua Organda Kabupaten Majalengka Ade Anung, saat ditemui di lokasi pemungutan, mengatakan bahwa alasan pungutan terhadap angkutan barang yang melintas di jalan raya adalah karena Bupati Majalengka tidak bersedia membangunkan gedung kantor Organda. Sehingga, Organda berupaya mencari dana dengan cara mengutip uang kepada awak angkutan, disamping iuran yang diberikan ketika pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan.

Semula, lokasi pemungutan tersebut ada di empat tempat, masing-masing di dua titik ruas jalan Kadipaten-Jatitujuh serta di Kecamatan Sumberjaya dan Maja. Namun, yang ada di Sumberjaya dan Maja sudah ditutup. “Kedepan rencananya kami akan membuka di tempat lain seperti di Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji dan Palasah,” kata Anung, sebagaimana dilansir pikiran-rakyat.com.

Setiap harinya, para pemungut tersebut menyetor uang sebesar Rp 40.000 kepada Organda, sisa pungutan lainnya diperuntukan bagi pemungut sebagai nupah pungut.

Ketika ditanya soal bentuk bantuan yang diberikan terhjadap awak angkutan, Anung menyebutkan, bantuan yang diberikan pengurus Organda hanya bersifat mempasilitasi, karena yang berhubungan dengan keuangan harus tetap ditanggung sendiri. “Kami sifatnya membantu menghubungkan saja,” ujar Anung.

Dia mengaku tidak akan mempedulikan siappaun yang memperingatkannya atas pungutan tersebut, termasuk salah seorang anggota dewan yang pernah menegurnya dan mempersalahkannya, serta pihak kepolisian yang juga pernah menjaring petugas pemungut karena dianggap preman serta menyalahi aturan serta pungutan yang dilakukan tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum.

“Saya pernah dipersalahkan anggoat dewan, plisi juga sempat merajia petugas kami sampai-sampai mereka ketakutan. Tapi saya tegaskan yang lebih dulu terkena auran adalah saya pembuat karcis,” papar Anung.

Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Suyudi Ario Seto beberapa waktu lalu usai melakukan rajia preman mengatakan, pungutan liar tidak boleh dilakukan. Karena apapun yang bersifat pungutan harus jelas akuntabilitasnya dan jelas dasar hukumnya, bila retribusi harus dilandasi Peraturan Daerah.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here