Pakar Transportasi: Perbaikan Logistik Diyakini Menguntungkan

0
447
ilustrasi pelabuhan (maritimmedia.com)
ilustrasi pelabuhan (maritimmedia.com)

Jakarta – (suaracargo.com)

Gerak cepat perbaikan sistem logistik nasional (sislognas) diyakini akan meningkatkan keuntungan bagi pemerintah cukup dengan tiga tahun proses perbaikan.

“Asalkan konsisten, kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu kurang lebih tiga tahun,” kata pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (21/3/2015) dan dilansir tempo.co.

Menurut Ketua Umum MTI itu, apabila perbaikan bisa dilakukan dengan dalam waktu dekat, keuntungan dari biaya logistik dapat meningkat hingga lima persen. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sislognas yang belum merata, seperti terlalu banyaknya beban yang harus diangkut melalui darat.

“Pemerintah masih mencari-cari bentuk sistem logistik yang tepat agar bisa meningkatkan kapasitas angkut dalam waktu dekat,” kata pria yang juga dosen di Jurusan Teknik Sipil UGM itu.

Hingga saat ini, sislognas masih mengandalkan akses darat. 70 persen penggunaan angkutan masih menggunakan angkutan darat, sedangkan angkutan baru sekitar 30 persen. Danang memperkirakan, apabila sislognas telah dibenahi, pemerintah bisa menghemat biaya logistik dan transportasi sekitar 12-18 persen.

Selain itu, keanekaragaman sarana angkutan logistik di Indonesia membuat pembenahan harus dilakukan dengan seimbang. Keseimbangan itu penting agar tidak terjadi ketimpangan pada salah sektor tertentu. Apabila pemerintah memang ingin fokus pada sarana dan infrastruktur laut, sebagaimana yang termaktub dalam program Poros Maritim, sistem logistik darat juga harus tetap mendapatkan perhatian. “Bagaimana pun, sistem logistik di darat memainkan peran penting dalam distribusi di dalam pulau,” tukas Danang.

Pemanfaatan dan pembenahan infrastruktur pelabuhan, jalan raya, atau “dry port” dengan baik, kata Danang, akan meningkatkan efektivitas sistem logistik secara keseluruhan. Pembenahan sislognas juga erat kaitannya dengan upaya untuk mengatasi laju inflasi yang tinggi.

Sislognas itu sendiri didasari pemikiran bahwa perbaikan akan dilakukan pada pembenahan sistem dan manajemen tata niaga perdagangan. “Penanganan inflasi memerlukan upaya keras karena tidak hanya masalah pergerakan harga. Pemerintah akan fokus membenahi pada masalah logistik dan manajemen tata niaga,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, sebagaimana dilansir tempo.co.

Oleh karena itu, Bambang mengharapkan adanya pembenahan dan tata kelola sistem logistik dan perdagangan sehingga barang di pasar tidak mengalami kenaikan harga dan menjaga ketersediaannya.

Regulasi Pelabuhan

Terkait dengan sistem logistik jalur laut, Danang mengatakan bahwa tantangan bagi Kementerian Perhubungan saat ini ialah memperbaiki regulasi perizinan kapal logistik agar efisien dan murah. “Perizinan kapal logistik di Indonesia kurang efisien, terlalu banyak perizinan yang justru mempersulit. Jika terlalu lama perizinanannya, biayanya juga bertambah,” tutur Danang.

Menurut dia, perizinan yang efisien dan ditambah infrastruktur yang baik akan membantu menaikkan pendapatan pelayaran logistik sekitar tujuh sampai sembilan persen. Hal ini penting mengingat pengangkutan melalui jalur laut merupakan sistem logistik yang termurah.

Apabila diperhitungkan secara matang, otomatis biaya yang seharusnya menjadi modal pengiriman tersebut bisa untuk pengembangan ekonomi atau keuntungan negara. Ia juga menekankan bahwa peran jalur laut harus ditingkatkan dalam sislognas, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menginginkan pemeriksaan yang dilakukan petugas kepelabuhanan tidak berbelit-belit karena akan menambah biaya logistik yang justru tidak efektif bagi perekonomian.

“Kami meminta pihak Pelindo dan Bea Cukai agar pemeriksaannya jangan berbelit-belit sehingga tidak menjadi tambahan ‘cost’ (biaya),” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai Rapat Koordinasi Tata Kelola Kepelabuhanan, di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta.

Menurut dia, kendala biaya logistik terkait dengan jasa kepelabuhanan seharusnya bisa ditekan lebih rendah. Dalam hal ini pihaknya sangat menginginkan kinerja perekonomian dan sektor perindustrian di Indonesia tetap tumbuh.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menginginkan jasa pelayanan pelabuhan bisa disederhanakan menjadi sistem satu atap terpadu seperti telah dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menurut Indroyono, di pelabuhan sebenarnya sudah ada modalnya karena telah ada sistem yang menyerupai yang dinamakan Indonesia National Single Window (INSW). Indonesia National Single Window, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. “Indonesia National Single Window sekarang tinggal dioptimalkan untuk digarap bersama,” tuturnya.

Menurut dia, dengan digarap secara bersama lintas kementerian, prosesnya juga akan menjadi lebih simpel sehingga biaya logistik juga menjadi rendah sehingga perdagangan Indonesia lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Don't be shellfish...Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here